Narasumber Agung Pramono (kanan) menerima Buku dan Video 40 Jurus BP2D Kota Malang dari Kabid Penagihan dan Pemeriksaan BP2D Kota Malang Dwi Cahyo TY.
Narasumber Agung Pramono (kanan) menerima Buku dan Video 40 Jurus BP2D Kota Malang dari Kabid Penagihan dan Pemeriksaan BP2D Kota Malang Dwi Cahyo TY.

MALANGTIMES - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kian meneguhkan komitmen dalam mempertahankan Zona Integritas Anti Korupsi. Terlebih tentunya banyak tantangan sekaligus godaan rasuah di lembaga 'penghasil uang' untuk menunjang APBD Kota Malang itu.

Terlebih, setiap tahun BP2D ditarget mengumpulkan sekitar 75 persen pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang. Siang ini, Selasa (31/10/2017), segenap awak organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di Kantor Terpadu Pemkot Malang itu menyatukan komitmennya untuk mewujudkan instansi birokrasi yang bersih, sehat dan anti rasuah.

Baca Juga : Peduli Covid-19, Hawai Grup Sumbang Ratusan APD ke Pemkot Malang

Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang diikuti tatanan pejabat struktural hingga jajaran staf dengan diakomodir PT Global Media Solution. Prosesi ini sekaligus menandai tahap pencanangan BP2D sebagai pilot project atau role model di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Bahkan sebetulnya, sejak masih bernama dinas pendapatan daerah (Dispenda), berbagai program inovatif dan terobosan demi terobosan telah dilakukan guna merealisasikan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Tidak mudah bagi pemerintah daerah dalam memilih OPD untuk dijadikan role model. Klasifikasi serta indikatornya beragam dan menyeluruh," terang Agung Pramono, konsultan profesional yang menjadi narasumber materi terkait Zona Integritas.

Di hadapan para petugas pajak daerah, Agung yang juga dosen Pasca Sarjana di Universitas Indonesia (UI) juga menjelaskan tahapan apa saja meliputi indikator proses dan hasil yang harus dipenuhi sebuah instansi untuk kemudian dinyatakan lulus atau tidaknya sebagai WBK-WBBM.

Baca Juga : Viral Surat Stafsus Jokowi untuk Camat, Dicoreti Bak Skripsi hingga Berujung Minta Maaf

"Amanah ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan besar bagi kami dalam menjalankannya. Karena sebagai role model notabene menjadi contoh bagi instansi dan OPD lain, namun di sisi lain juga diperlukan konsistensi dan komitmen penuh untuk mewujudkannya," ungkap Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto.

Keseriusan BP2D dalam mewujudkan WBK-WBBM juga tak bisa dianggap main-main. Mulai dari menggelar berbagai operasi kepatuhan, sistem pelayanan prima hingga penerapan jemput bola dan loket layanan yang terintegrasi seperti sudah terangkum dalam buku ’40 Jurus BP2D’ yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu.