Sudah 95 Persen Warga Kabupaten Malang Punya E-KTP, Dispendukcapil Yakin Syarat Pencoblosan Pilgub 2018 Terpenuhi

MALANGTIMES  - Perlehatan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 tidak saja membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berpacu dengan tahapan yang telah ditentukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang pun ikut mengimbanginya dalam upaya memberikan jaminan administrasi agar masyarakat bisa ikut serta dalam Pilgub Jatim 2018 tersebut.

Salah satu syarat masyarakat bisa memberikan haknya dalam Pilgub Jatim 2018 adalah memiliki administrasi kependudukan berupa KTP elektronik atau E-KTP. Atas hal tersebut, Dispendukcapil Kabupaten Malang terus ngebut untuk penyelesaian E-KTP bagi warga yang telah berhak memilikinya.

Seperti diketahui, sampai saat ini Dispendukcapil Kabupaten Malang masih memiliki pekerjaan rumah dalam menuntaskan hal tersebut.  Tercatat dari data Dispendukcapil, warga yang telah berhak mendapatkan E-KTP sebanyak 1.980.000 jiwa. Dan yang telah terlayani dan berhak menjadi pemilih sampai saat ini sekitar 1.881.000 jiwa.

Artinya, sekitar 95 persen warga Kabupaten Malang telah terlayani dan telah memegang E-KTP sebagai syarat untuk menjadi pemilih dalam Pilgub 2018 nanti. Sisanya 5 persen atau sekitar 99.000 jiwa, sebagian besar telah memegang surat keterangan (suket) E-KTP sebagai pengganti sementara E-KTP. Dari jumlah yang belum terlayani dikarenakan kurangnya blangko E-KTP, ada sekitar 4.000 yang belum memilikinya. Baik belum melakukan perekaman maupun karena adanya perubahan usia muda yang di tahun ini dan tahun depan telah menjadi warga berhak E-KTP.

Menurut Purnadi, kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, walaupun terbilang besar masyarakat yang belum memiliki E-KTP, dirinya optimis bahwa seluruh warga nantinya bisa ikut mencoblos dalam Pilgub Jatim 2018. "Optimistis terselesaikan. Insya Allah akhir November kita harapkan seluruh warga yang belum bisa diselesaikan," kata Purnadi yang salah satu programnya, yaitu Jebol Anduk (Jemput Bola Pelayanan Kependudukan), dipresentasikan oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna dalam acara penentuan pemenang Pemerintah Daerah Inovatif 2017 di Jakarta beberapa hari lalu.

Menurut Purnadi, sisa masyarakat yang belum terlayani E-KTP sejumlah 4.000 jiwa ini didasarkan adanya perubahan usia pelajar di tahun ini. Selain termasuk juga perubahan status kepegawaian misal dari PNS kemudian pensiun serta TNI aktif menjadi pensiun. "Faktor ini juga tentunya yang membuat kita harus melakukan pendataan ulang. Tapi sekali lagi saya optimis 100 persen masyarakat Kabupaten Malang akan bisa nyoblos nanti," ucap Purnadi kepada MalangTIMES.

Optimisme kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini juga didasarkan pada berbagai program yang ada di kedinasannya. Antara lain Jebol Anduk maupun yang terbaru nanti adalah mobil keliling kependudukan yang akan diintensifkan jangkauan wilayah pelayanannya.

Rata-rata dengan sistem jemput bola atau Jebol Anduk, Dispendukcapil bisa melayani ratusan warga dalam sehari kerja. Ditambah nanti dengan mobil keliling yang secara kelengkapan peralatan kependudukan lebih komplet dibandingkan saat ini. "Saya yakin bisa selesai diakhir bulan November untuk E-KTP ini," imbuh Purnadi.

Untuk mempercepat juga masyarakat terdaftar sebagai pemilih dalam Pilgub Jatim 2018, Purnadi menyampaikan bahwa warga bisa juga datang ke kantornya dengan membawa surat pengantar dari RT/RW atau kelurahan. "Ini agar proses perekaman minimal bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum ke pencetakan E-KTP," pungkas Purnadi. (*)

Top