Pro Kontra Perppu Ormas, NU Kabupaten Malang: Banyakin Husnudzon Saja Sama Pemerintah

Oct 20, 2017 18:04
Wakil Sekertaris PC NU Kabupaten Malang M. Yusuf Azwar Anas menyampaikan bahwa paham-paham radikal, intoleran, anti-Pancasila akan selalu ada walaupun ormasnya telah dibubarkan, Jumat (20/10). (Nana)
Wakil Sekertaris PC NU Kabupaten Malang M. Yusuf Azwar Anas menyampaikan bahwa paham-paham radikal, intoleran, anti-Pancasila akan selalu ada walaupun ormasnya telah dibubarkan, Jumat (20/10). (Nana)

MALANGTIMES - Bergulirnya pro kontra atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang oprmas (organisasi Kemasyarakatan) membuat masyarakat ikut "berhadap-hadapan". Ada yang mendukung dan di sisi lain ada yang menolak.

Bahkan, ormas keagamaan terbesar di Indonesia terbelah menjadi dua. Satu sisi mendukung adanya regulasi tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Di lain pihak, Muhammadiyah menolak adanya perppu ormas tersebut.

Kedua tokoh dari ormas tersebut memiliki pendapat masing-masing atas pilihan sikapnya itu. "Husnudzon sajalah sama pemerintah. Perbanyak berbaik sangkanya dengan hal tersebut," kata Thoriq bin Ziyad, Inisiator Hari Santri Nasional sekaligus tokoh NU Kabupaten Malang, dalam menyikapi polemik tersebut, Jumat (20/10).

Bagi kalangan NU, perppu ormas sudah selayaknya ditegakkan. Bahkan sebisa-bisanya dipercepat kedudukan regulasinya dengan undang-undang. 

Hal itu dipicu pola penyebaran paham-paham radikalisme, anti-Pancasila, dan kebhinekaan bangsa terus merongrong keutuhan harmoni masyarakat Indonesia selama beberapa tahun ini.

Walaupun pemerintah telah melakukan pelarangan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menurut Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang (PC) NU Kabupaten Malang itu, masyarakat tetap harus waspada.

"Kenapa? Karena namanya ideologi tidak bisa begitu saja hilang saat organisasinya dibubarkan. Dia bisa berubah bentuk dalam penyebarannya. Ini patut diwaspadai," terang Yusuf Azwar Anas kepada MalangTIMES.

Dilansir dari beberapa pernyataan para tokoh Muhammadiyah di berbagai media, penolakan mereka didasarkan kepada penetapan perpu ini tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak memenuhi “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Selain hal tersebut, Muhammadiyah juga menilai UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah komprehensif dijadikan dasar pemerintah untuk membubarkan suatu ormas. "Perppu ini juga mengancam kebebasan berserikat yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945," ujar Iwan Satriawan, ketua Departemen Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah, seperti dilansir tempo.

Lepas dari polemik tersebut, seperti apakah sebenarnya perubahan dari UU 17/2013 menjadi Perppu 2/2017 ini. Kenapa ormas keagamaan memiliki tafsir berbeda dan berhadap-hadapan mengenainya.

Dari salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdapat 5 pasal dalam UU ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapus. Lima pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas yang diubah oleh perppu ini, yaitu Pasal 1, 59, 60, 61, dan 62.

Pasal 1 Perppu ini antara lain mengubah pengertian ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Yaitu dengan adanya penambahan redaksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di akhir kalimat. Awalnya hanya mencantumkan, "....untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

" Artinya ormas harus patuh pada UUD 1945. Ini final sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," tandas Yusuf.

Perubahan yang paling signifikan adalah pada pasal 59. Di pasal tersebut, sejumlah ketentuan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan ormas semakin spesifik serta adanya sanksi tegas.

Ormas dilarang menerima atau memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan aturan atau undang-undang. Termasuk mengumpulkan dana untuk partai politik. Kemudian ormas juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama apa pun yang dianut di Indonesia. 

Ormas juga dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan sosial. Juga dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ada sanksi tegas dalan perppu selain sanksi administrasi, yaitu  sanksi pidana," kata Husnul Hakim, ketua GP Ansor Kabupaten Malang. 

Pada UU Ormas sebelumnya tak ada ketentuan ini. Maka di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan satu bab, yaitu BAB XVIIA pasal Pasal 82A yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. (*)

Topik
Pro Kontra Perppu OrmasNU Kabupaten Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru