Slamet anggota DPRD dari Partai Gerindra usai menjalani pemeriksaan KPK di Polresta Malang, Kamis (19/10/2017) (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Slamet anggota DPRD dari Partai Gerindra usai menjalani pemeriksaan KPK di Polresta Malang, Kamis (19/10/2017) (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMESTeka-teki penggunaan istilah pokir yang diduga sebagai kode untuk menunjuk uang pelicin dalam pemabahasan anggaran hingga kini masih simpangsiur.

Kendati demikian, semua anggota dewan yang diperiksa sebagai saksi oleh KPK di Polresta Malang mengakui bahwa mereka diperiksa terkait penggunaan istilah itu dalam pembahasan anggaran di dewan. 

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Hanya saja, masing-masing wakil rakyat yang diperiksa KPK, Kamis (19/10/2017) ini memiliki penafsiran yang berbeda tentang istilah itu.

Tutuk Haryani, anggota DPRD dari Fraksi PDIP misalnya tak membantah jika istilah Pokir itu memang ada. Namun, menurutnya, istilah pokir merupakan ungkapan dalam penyampaian sebuah ide dalam rapat.

Namun apakah istilah tersebut dikaitkan dengan kode pelicin aliran dana, ia lagi-lagi membantah dengan menyatakan tidak tahu menahu keterkaitan istilah itu.

"Saya nggak tahu kalau masalah itu, yang saya tahu, pokir ya seperti jenengan menyampaikan ide," ungkapnya yang terlihat sempat memegangi perut dengan raut muka lelah dan pucat

Sementara itu, anggota dewan lainnya, yakni Hadi susanto yang keluar ruang pemeriksaan sekitar pukil 17.00 WIB malah tidak membantah adanya istilah tersebut.

"Ya tadi dalam pemeriksaan pokoknya ditanya terkait pokir itu," jelasnya dengan mencoba beralasan akan menjalankan salat untuk menghindar dari awak media

Sementara itu, Slamet, DPRD dari Fraksi Gerindra juga mengakui sempat ditanya istilah pokir, namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait istilah pokir.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

"Memang ditanya tentang istilah pokir itu. Namun saya lebih banyak ditanya terkait multiyears," ujarnya usai menjalankan ibadah salat di Masjid Polres Malang Kota.

Hal senda disampaikan Heri Puji dari Fraksi PPP. Dalam pemeriksaan, ia mengaku juga ditanya terkait pokir.

Penjelasnya istilah pokir berasal dari reses dan dari musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang tidak tertampung dalam pokir.

"Ditanya juga terkait APBD 2015 dan APBD 2016, " ujarnya sembari memasuki mobil meninggalkan Polres Malang kota

Ia juga mengaku tidak ada istilah pokir untuk menegaskan uang pelicin. " Nggak ada," jawabnya singkat. Saat ditanya apakah ia juga diperdengarkan rekaman perkacakapan, ia menyatakan dalam pemeriksaan itu dirinya tidak diperdengarkan rekaman seperti yang dilakukan kepada beberapa saksi lain.