KPK Geber Pemeriksaan di Kota Malang (12)

Ditanya KPK soal Pokir, Ini Jawaban DPRD Kota Malang

Oct 18, 2017 16:43
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Rahayu Sugiharti ditemui di sela-sela pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di aula Polres Malang Kota. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Rahayu Sugiharti ditemui di sela-sela pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di aula Polres Malang Kota. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Para saksi kasus rasuah yang tengah diperiksa di aula Polres Malang Kota mengakui bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat bertanya soal 'pokir' atau pokok pikiran dalam mekanisme pembahasan anggaran. Namun mereka membantah bahwa pokir menjadi kode untuk upeti penganggaran proyek-proyek tertentu.

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Rahayu Sugiharti mengaku pokir merupakan mekanisme rutin yang dilaksanakan anggota dewan. "Pokir itu pengertiannya ya pokok pikiran hasil reses dewan. Dan itu sah," tegasnya. Menurut dia, pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan salah satu dari sekian tugas Badan Anggaran DPRD. Tugas itu diatur dalam Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang tata tertib bahwa badan anggaran. 

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Dewan bertugas memberikan saran dan pendapat berupa pokir kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya APBD. "Jadi, dalam program yang dikerjakan pemkot itu bukan hanya dari hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), tapi juga ditambah program pokir itu," terangnya. "Salah kalau pokir disebut itu (uang pelicin proyek)," tegasnya. 

Selain itu, Rahayu mengaku dirinya sempat diminta penyidik KPK untuk menunjukkan berkas-berkas keuangan fraksi. Dia meminta staf DPRD Kota Malang mengambil buku yang berisi rincian kegiatan Fraksi Partai Golkar. "Saya tunjukkan pembukuannya. Biaya yang digunakan teman-teman fraksi itu dari urunan teman-teman," terangnya.

Dari delapan fraksi yang ada, hanya milik Fraksi Partai Golkar yang diminta. "Mungkin diminta untuk contoh saja," kilahnya. Rahayu juga mengungkapkan bahwa selama ini pembiayaan fraksi didapat dari pemotongan gaji dan juga tunjangan kunjungan kerja (kunker). "Kalau kunker, dipotong Rp 100 ribu per kunjungan. Sedangkan gaji, tiap bulan otomatis dipotong Rp 2,5 juta," ujarnya. 

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang HM. Zainuddin juga mengaku ditanya soal pokir. "Iya, ditanya soal mekanisme pokok pikiran. Kan itu memang tugas dewan dalam jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Itu sah," terangnya waktu jeda istirahat salat. 

Zainuddin mengaku tidak ditanya masalah alin. "Masalah suap saya nggak ditanya. Cuma mekanisme pokir ini seperti apa sih. Menurut aturan ini sah," terangnya. Dia sempat mengungkapkan mengenali suara mantan ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono di antara rekaman yang diperkenalkan. "Saya hanya kenali suara Pak Arief. Dia bilang, jangan terlalu lama pelemparan APBD-Perubahan," terangnya. 

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Berbeda, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti mengaku tidak ditanya soal pokir. "Materi pertanyaannya sama, soal mekanisme anggaran. Nggak disuruh dengarrekaman," ujarnya sembari menghindari awak media.

Sebelumnya diberitakan bahwa KPK mencurigai penggunaan istilah uang pokir sebagai kode untuk memperoleh uang pelicin dalam pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 lalu.  Istilah pokir itu sempat juga digunakan dalam kasus rasuah lain. Misalnya kasus yang menjerat anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Dian Lestari. Dian ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam kasus suap di proyek Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen. Dia disangka berperan mencari fee (dana) untuk membiayai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. (*)

Topik
Polres Malang KotaKPKDPRD Kota MalangPemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru