KPK Geber Pemeriksaan di Kota Malang (2)

Cabut Keterangan Kunci, KPK Blokir Rekening Wakil Ketua DPRD Kota Malang

Oct 17, 2017 08:42
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha

MALANGTIMES - Pemeriksaan ulang untuk memperkuat bukti-bukti permulaan dugaan kasus rasuah yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kota Malang bakal terus digeber.

Sebab, salah satu saksi dikabarkan mencabut berkas acara pemeriksaan (BAP) dalam tahap awal penyelidikan. 

Berdasarkan sumber MalangTIMES, BAP saksi tersebut memuat keterangan kunci soal adanya janji pemberian 'persenan' anggaran pemerintahan. Namun, saksi tersebut mencabut keterangan yang sudah diberikan dengan dalih saat menjalani pemeriksaan sedang tidak dalam kondisi sehat.

"Karena mencabut BAP, rekeningnya sekarang diblokir," ujar sumber yang enggan ditulis namanya itu.
Menurutnya, ada beberapa rekening yang sejak awal diblokir. Yakni rekening kedua tersangka dugaan rasuah M Arief Wicaksono dan Jarot Edy Sulistyono. "Yang mencabut berkas itu wakil ketua DPRD Kota Malang berinisial RS," ujarnya.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, RS tampak terkejut. Bahkan saat pertanyaan yang diajukan MalangTIMES  belum selesai, RS buru-buru membantah. "Apa sih itu, siapa bilang begitu. Mencabut itu seperti apa," ujarnya. Mengenai pemblokiran rekening, RS juga enggan berkomentar. "Katanya siapa itu," ucapnya.

Saat didesak, RS hanya mengelak dan enggan menjawab langsung. Pemblokiran itu, untuk melihat adanya indikasi aliran dana tertentu sebagai kompensasi pencabutan BAP tersebut. "Sudah, soal itu tanyakan saja kepada KPK," ujarnya. 

Dia mengakui, saat ini masih ada lanjutan proses pemeriksaan. "Saya ditanya-tanya terus. KPK masih terus minta penjelasan-penjelasan tok," terangnya. Saat dihubungi, RS  mengaku masih berada di Jakarta untuk agenda kedinasan. Dia menegaskan kehadirannya di Jakarta bukan untuk pemeriksaan KPK.  

RS sendiri mengaku sudah tiga kali mendapat panggilan pemeriksaan. Yakni dua kali di Jakarta dan sekali di Polres Malang Kota. "Untuk mencari bukti tambahan untuk Pak Arief atau yang lain saya nggak tahu. Total tiga kali, di Jakarta dua kali," urainya. RS juga enggan berkomentar soal kondisi kesehatan yang dijadikan alasan pencabutan BAP. 

Sementara itu, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan pihaknya masih akan mencari informasi soal pemblokiran rekening itu. "Saya belum dapat informasi soal pemblokiran itu. Tetapi nanti kami lihat dulu datanya," ujar Priharsa.

Priharsa menegaskan bahwa pihaknya tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dalam UU itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pembekuan atau blokir rekening dalam melaksanakan kewenangannya. "Berdasarkan aturan boleh, tapi untuk Kota Malang saya belum tahu ada atau tidak rekening yang diblokir," tegasnya. 

Topik
KPK Geber PemeriksaanKota MalangAnggota DPRDKorupsi

Berita Lainnya

Berita

Terbaru