Wali Kota Malang Digugat (10)

Tak Ada Titipan Khusus, Tim Pansel Uraikan Mekanisme Penilaian

Oct 14, 2017 14:32
Dosen FIA Universitas Brawijaya sekaligus pengamat kebijakan publik Fadillah Putra. (Foto: Istimewa)
Dosen FIA Universitas Brawijaya sekaligus pengamat kebijakan publik Fadillah Putra. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Gaduh gugatan terhadap Wali Kota Malang Moch Anton oleh dua anak buahnya berawal dari kecurigaan ada yang tidak beres dalam proses seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah (sekda).

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggunakan jasa tim independen yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel).

Pansel tersebut terdiri dari tujuh anggota, empat diantaranya adalah akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan dari empat universitas berbeda. Pada MalangTIMES, salah satu anggota pansel yakni dosen FIA (Fakultas Ilmu Administrasi) Universitas Brawijaya sekaligus pengamat kebijakan publik Fadillah Putra menguraikan mekanisme penilaian. 

Fadillah mengaku, kerja anggota pansel dibatasi oleh kerangka acuan kerja (KAK) serta bersifat individual dan independen. Secara garis besar, dia menjelaskan bahwa untuk seleksi jabatan sekda dilakukan dalam dua tahapan. 

Tahapan pertama menggunakan mekanisme lelang terbuka. Namun, aturan-aturan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak terpenuhi. Hanya ada dua pendaftar dari jumlah minimal empat pendaftar. "Lalu badan kepegawaian daerah (BKD) lapor ke KASN dan disarankan menggunakan mekanisme kedua, ya rotasi mutasi," terang Fadil, sapaan akrabnya.

"Meski pakai sistem rotasi mutasi, tetap ada tahapan wawancara dan uji kompetensi. Pansel terllibat untuk membantu proses pemilihan agar bisa dapat yang terbaik dari yang terbaik," ujarnya.

Sehingga, pansel tetap mengawal proses seleksi tahap kedua itu. Dia menerangkan, proses uji kompetensi yang dilakukan salah satunya dengan wawancara. Para calon sekda diwawancarai oleh anggota pansel satu per satu.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Dia menguraikan ada sekitar sepuluh indikator penilaian, misalnya penguasaan masalah, kepemimpinan, dan lain-lain. Mengenai adanya intervensi dari wali kota atau dari salah satu calon, Fadil dengan tegas membantah. Selain hanya mengikuti KAK, Fadil sendiri mengaku tidak ada titipan khusus. "Semua formnya sama, nggak ada pesanan, atau nama yang diberi tanda bintang atau yang lain," tuturnya.

Selain itu, antar anggota pansel tidak mengetahui nilai yang diberikan anggota pansel lain. Para anggota pansel juga tidak bisa mempengaruhi penilaian anggota pansel lain. Setelah proses ujian selesai, pansel hanya melakukan rapat global evaluasi jalannya tahapan seleksi.

"Kami menilai satu calon satu form. Lalu hasilnya dikumpulkan, BKD yang bertugas mengakumulasikan nilai," ungkapnya.
Mengenai gugatan atas hasil penetapan sekda, Fadil enggan banyak berkomentar. "Suka tidak suka atas hasil itu wajar, apalagi yang dinilai kan kemampuan pribadi seseorang. Kalau ada kekecewaan, karena merasa baik itu manusiawi, tetapi harus dikembalikan lagi prosedur dan administrasi yang ada," pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Malang Moch Anton mendapat gugatan Jarot Edy Sulistyono dan Mulyono. Saat ini gugatan itu ditangani Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN). Yang digugat adalah Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang Nomor 821.2/200/36.73.403/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Malang atas nama Drs Wasto, SH MH. Gugatan dengan nomor perkara 115/6/2017/PTUN.SBY itu telah diproses dalam sidang pertama, Selasa (10/10/2017) lalu. 

Topik
Wali Kota Malang DigugatMoch AntonPemkot Malangjabatan sekda

Berita Lainnya

Berita

Terbaru