Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPC PDIP Kota Malang Hadi Susanto membacakan surat penetapan Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPC PDIP Kota Malang Hadi Susanto membacakan surat penetapan Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menetapkan Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang. Hakim ditunjuk menggantikan M Arief Wicaksono yang mengundurkan diri dari jabatan sejak pertengahan Agustus lalu. 

Siang ini (7/10/2017) keterangan resmi pengisian jabatan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPC PDIP Kota Malang Hadi Susanto. Surat bernomor 3326/IN/DPP/X/2017 bertanggal 3 Oktober 2017 itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPP PDIP Bambang DH dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Tiga poin utama yang disebutkan dalam isi surat yakni mengasahkan dan menetapkan Abdul Hakim sebagai ketua dewan periode 2014-2019 yang diajukan dari PDI Perjuangan. Kedua, menginstruksikan pada seluruh jajaran struktural partai dan seluruh anggota DPRD Kota Malang untuk mengajukan Abdul Hakim menjadi ketua dewan. 

Poin ketiga, bagi yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan itu akan diberikan sanksi organisasi. Pengangkatan Hakim tersebut merupakan tindak lanjut dari surat DPD PDIP Jawa Timur nomor 150/IN/DPD/IX/2017 yang diajukan pada 28 September lalu.

Abdul Hakim sendiri saat ini masih aktif sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Malang sekaligus Sekretaris Fraksi PDIP Kota Malang. "Dalam kepengurusan partai di tingkat cabang, posisi Pak Hakim tetap menjabat sebagai sekretaris, dan ketua DPC tetap Pak Arief," ujar Hadi pada awak media. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 10 Agustus lalu Arief Wicaksono mundur dari jabatannya sebagai ketua dewan. Arief ingin berfokus pada proses hukum yang tengah ia jalani pasca ditetapkan dalam dugaan korupsi kasus yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Arief menjadi tersangka dalam sangkaan dua perkara, yakni diduga menerima hadiah dari Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang 2015), dan diduga menerima hadiah dari Hendarwan Maruszaman (Komisaris PT ENK).