MALANGTIMES - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mengakui bahwa risiko penyebaran virus HIV/Aids cukup besar. Pola hidup masyarakat urban serta banyaknya pendatang cukup memicu melesatnya angka kasus yang ditemukan.
Saat ini penyakit tersebut tidak hanya menjangkiti golongan profesi tertentu. Melainkan hingga ke pegawai pemerintahan, anggota TNI/Polri, pelajar dan mahasiswa, hingga guru dan dosen.
Kepala Dinkes Kota Malang Asih Tri Rachmi Nuswantari mengimbau masyarakat membuka diri kepada penderita HIV/Aids. Masyarakat harus memperlakukan penderita HIV/Aids sama dengan penderita penyakit lain. Dia menyebut, masyarakat Kota Malang masih ada yang tidak terbuka. "Penderita HIV/Aids juga harus berani periksa agar segera mendapat pertolongan," ujarnya.
Asih menegaskan, saat ini HIV/Aids bukan lagi penyakit yang tidak ada obatnya. "Di puskesmas Kota Malang sudah tersedia obatnya, dan gratis. Obat HIV namanya ARV (Antiretroviral). Obat ini untuk meningkatkan kualitas hidup penderita dan mencegah penularan. Kalau mau terbuka dan periksa, penderita akan diobati dan mencegah penyebarannya," terangnya.
Masyarakat dapat melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis di Puskesmas Arjuno, Bareng, Rampal Celaket, Kendal Kerep, Pandanwangi, Cisadea, Gribig, Kedungkandang, Arjowinangun, Ciptomulyo, Janti, Mulyorejo, Dinoyo, Kendalsari, Mojolangu, dan Polowijen.
Juga di Rumah Sakit Syaiful Anwar, RSI Unisma, RST Soepraoen, RS Lavalette, RS Hermina, RS Mardi Waloeja Rampal, RS LPK I Malang, Persada Hospital, Klinik Panglima Sudirman, Klinik Karya Nusantara Medica, serta Klinik Higina Medical Center dengan membawa kartu jaminan kesehatan nasional (JKN/BPJS).
Dinkes Kota Malang mencatat 3.858 kasus penemuan HIV/Aids di fasilitas layanan kesehatan sepanjang 2005-2017 ini. Dari jumlah tersebut mayoritas melakukan konseling testing sukarela (KTS/VCT) alias memeriksakan atas kesadaran sendiri. Jumlahnya mencapai 3.165 orang atau di angka 82 persen. Sementara sisanya sebanyak 18 persen atau 693 penderita melakukan tes HIV atas inisiasi petugas kesehatan (TIPK/ITC).
Koordinator Lapangan IU Pendampingan Yayasan Paramitha, Iwan Subagyo menambahkan, ada tiga prinsip penanganan pendampingan terhadap penderita yang harus dilakukan. Yakni TOP, temukan-obati-pertahankan. "Kalau untuk populasi risiko tinggi, kami ajak untuk rutin melakukan pemeriksaan tiga bulan atau enam bulan sekali," ujar Iwan.
Karena, lanjutnya, bisa jadi waktu diperiksa awal negatif, tiga bulan kemudian positif muncul virusnya. Jika sudah ditemukan kasus, penderita dicarikan pendamping dan dirujuk ke layanan pengobatan. Sebab, mereka harus mempertahankan pengobatan secara rutin seumur hidup.
Baca Juga : Tempat Sampah Cerdas 'Transify' untuk Smart City
"Kalau tidak rutin, virusnya akan resisten dan ini bahaya. Dengan berobat, angka harapan hidup makin tinggi. Apalagi saat ini obat sudah gratis untuk semua yang positif, dulu hanya untuk yang parah saja," tegasnya.
