Mogok Lagi, Angkot Mulai Kehilangan Simpati Warga (17)

Dishub Jatim Tak Beri Ketegasan, Sopir Angkot Walk Out dari Balaikota

Sep 27, 2017 21:08
Suasana rapat koordinasi soal transportasi online di ruang sidang Balaikota Malang. (Foto: Istimewa)
Suasana rapat koordinasi soal transportasi online di ruang sidang Balaikota Malang. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Puluhan perwakilan sopir angkot dan juga taksi konvensional bersikeras menolak kehadiran transportasi berbasis aplikasi alias online.

Bahkan mereka melakukan walk out alias keluar ruangan saat rapat koordinasi dan mediasi sedang berlangsung di ruang sidang Balaikota Malang, siang ini (27/9/2017). 

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Dalam pertemuan itu hadir perwakilan Forum Angkutan Kota (Forkot) Malang, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Malang, Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Dishub Kota Malang, serta Sat Lantas Polres Malang Kota.

Dimulai pukul 11.00 pembahasan berlangsung cukup panas. Sebab para perwakilan sopir angkot ngotot agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengambil keputusan agar operasional transportasi online ditutup. 

"Koordinasi seperti ini sudah pernah, kami bosan bicara dan dialog terus. Putusan-putusan peraturan pusat itu saya anggap akal-akalan. Kami di sini tidak mengenal undang-undang, peraturan menteri, perda, apa pun itu. Yang pasti kami menolak," ujar Hadi Purwanto alias Toger, perwakilan dari Forkot sekaligus ketua jalur ABG. 

Hal senada disampaikan Tim Advokasi Forkot Roni Agustinus. Roni mengaku mereka kecewa karena sebelumnya para sopir berharap koordinasi dapat menegaskan penutupan terhadap kantor-kantor serta aplikasi transportasi.

"Kami untuk pembatasan dan hentikan dulu operasional (online) hingga ada aturan yang tegas. Karena ada konflik, jangan dibiarkan," ujar Roni. 

Menurutnya, Pemkot Malang harus juga memperhatikan faktor keamanan. Sebab jika harus menunggu aturan baru hingga 1 November mendatang, di khawatirkan terjadi konflik di jalanan.

"Kami dukung sepenuhnya untuk langkah perbaikan aturan, tapi saat ini juga harus ada keputusan. Masa kami terus disuruh bersabar terus, makan anak istri kami tidak bisa nunggu revisi aturan," tuturnya. 

Kabid Angkutan dan Keselamatan Jalan Dishub Jatim Isa Ansori mengungkapkan, bahwa dalam enam bulan terakhir masalah transportasi online makin pelik.

Isa menguraikan, pada  1 Juli 2017 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor PM. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

"Tapi ada putusan MA yang membatalkan sebagian PM 26. Karena itu putusan hukum pusat, daerah tidak bisa membuat aturan yang bertentangan," ujarnya. 

Isa menegaskan, pihak pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini kementerian tengah menggodok aturan baru sebagai pengganti PM 26 yang mengatur transportasi online.

Nantinya aturan baru itu juga akan tetap memberi batasan tegas operasional transportasi online sehingga kepentingan transportasi konvensional tetap terlindungi.

"Keputusan itu efektif berlaku 1 November. Ada waktu 35 hari lagi. Berilah kami kesempatan dengan kementerian menyusun aturan yang senyawa dengan PM 26," harapnya.

Dia juga mengimbau agar para sopir tidak menggelar aksi mogok massal. Sebab nantinya akan memperburuk citra transportasi konvensional di mata masyarakat. Isa mengajak para sopir bersama mengawal revisi PM 26.

"Daripada demo, silahkan tulis surat ke MA, kementerian, ke presiden agar nanti pm pengganti tidak dibatalkan lagi. Kami berjuang keras agar dua Minggu ini terbit PM baru," ujarnya.

Namun, jawaban itu tidak diterima oleh para perwakilan angkot. Mereka memilih meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya mereka mengancam akan menutup paksa kantor-kantor aplikasi transportasi di Kota Malang. Sebagian langsung pulang, sebagian duduk-duduk di halaman balaikota.

Topik
angkot mogokDemo Angkottransportasi onlineKota Malangtransportasi online

Berita Lainnya

Berita

Terbaru