Mogok Lagi, Angkot Mulai Kehilangan Simpati Warga (15)

Pemkot Malang Segera Kaji Moda Transportasi Umum Selain Angkot, seperti Apa?

Sep 27, 2017 10:26
Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Keinginan masyarakat Kota Malang untuk memiliki moda transportasi umum yang aman, nyaman, tepat wakktu dan anti-macet tampaknya bisa segera terwujud. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah merencanakan kajian jenis kendaraan baru yang sesuai dengan kebutuhan di kota yang tengah berkembang ini. 

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengungkapkan bahwa kajian kebutuhan moda transportasi tersebut cukup mendesak untuk dilakukan. "Kami kan berharap ada angkutan umum yang representatif. Salah satunya sebagai strategi mengurangi kemacetan di tengah kota sekaligus memberi akses dari pinggiran kota," ujar Erik saat ditemui MalangTIMES, kemarin (26/9/2017).

Saat ini,  lanjut dia, banyak orang yang lebih senang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, mobil dan sepeda motor tumpah ruah di jalanan, terutama di jam-jam sibuk. Misalnya ada transportasi masal yang baik, diharapkan dapat mengurangi populasi kendaraan pribadi di jalan. "Misal nanti bentuknya seperti angkutan kota (angkot) yang muat 13 penumpang, berarti kan mengurangi 10-13 kendaraan pribadi," jelas Erik.

Dalam kajian tersebut, pihaknya hendak menyiapkan usulan dalam jangka pendek dan jangka panjang angkutan umum yang representatif dan sesuai dengan kondisi jaringan jalan di Kota Malang. "Jangka pendek nanti sesuai kemampuan daerah seperti apa. Untuk jangka panjang misalnya ada kajian untuk monorel, mass rapid transit," terangnya.

Meski demikian, kajian moda transportasi itu baru akan dilakukan pada tahun anggaran 2018 mendatang. Terutama untuk moda yang bisa direalisasikan segera dalam jangka pendek. Sebab, untuk monorel, pemkot telah melakukan kaijan pada 2016 lalu. Nantinya, barenlitbang akan mengkaji kriteria kendaraan yang sesuai, jumlah armada yang dibutuhkan, jalur lintasan yang dilalui, jam operasional, dan lain-lain. "Sudah masuk APBD, anggaran kajiannya sekitarRp 100 juta," ujarnya.
Selama 20 tahun terakhir, tampaknya belum ada evaluasi jalur dan kebutuhan armada angkot.

Berdasarkan data MalangTIMES, Kota Malang sedianya memiliki 27 jalur angkot. Namun tidak semuanya aktif. Bahkan ada beberapa jalur yang gulung tikar maupun mulai benar-benar kehilangan penumpang. Di antaranya jalur PSG, ASD, TST, JMD, dan MA. Data dari Laporan Kinerja Tahunan Dishub Kota Malang pada 2014 lalu terdapat 2.216 armada angkot yang memiliki izin trayek. 

Apakah nantinya keberadaan moda transportasi baru itu mengancam dan menggeser keberadaan angkot? Erik menyebut hal tersebut belum pasti karena kajian masih belum dilakukan. "Tetapi tentu saja faktor sosial kan juga jadi bahan pertimbangan. Apakah nanti operatornya itu memberdayakan pengemudi angkot, itu diperhitungkan," ungkapnya. 

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Selain itu nantinya juga akan diatur skema pelaksaanaan moda transportasi baru iitu. Dengan pilihan dikelola secara mandiri oleh pemkot maupun menggandeng pihak swasta. "Kalau dikelola sendiri, berarti pemkot perlu membentuk satu badan usalah milik daerah (BBUMD) khusus, tapi bisa juga dengan swasta. Yang penting ketemu moda-nya dulu. baru pengelolaannya, setelah itu dampak sosialnya," tegasnya.

Erik berharap hasil kajian tersebut menjawab persoalan transportasi di Kota Malang agar tidak menimbulkan masalah berlarut-larut. Baik soal kemacetan maupun kehadiran pemkot melayani masyarakat dari segi transportasi. 

Apa kajian itu tidak terlambat karena dilakukan setelah banyak masalah sosial muncul? Erik menanggapi bahwa kajian dilakukan bukan hanya menyelesaikan masalah yang telanjur muncul, tetapi sebagai upaya pencegahan di masa yang akan datang. "Ini seperti filosofi tanam pohon. Waktu terbaik tanam pohon itu yang pertama 20 tahun yang lalu, terbaik kedua ya saat ini," ucap dia. 

Tiga kali gelombang aksi mogok massal menolak transportasi berbasis aplikasi alias online membuat angkutan kota (angkot) semakin kehilangan simpati. Masyarakat menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyediakan sarana transportasi umum yang aman, nyaman, dan tentunya tepat waktu.

Bertahan sejak 1997 lalu, angkot tidak juga memperbaiki layanan. Selain itu, tampaknya bellum ada kajian terbaru soal kebutuhan jalur dan populasi armada angkot yang ada. Akibatnya, persaingan berebut penumpang membuat layanan memburuk. Pada 2016 lalu, Dishub Kota Malang sempat berwacana mengkaji ulang jalur angkot. Tetapi tampaknya belum ada hasil yang dipublikasikan. (*)

Topik
Mogok Massalmogok supir angkottransportasi onlineDemo Sopir AngkotPemkot MalangTransportasi UmumBarenlitbang Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru