Mogok Lagi, Angkot Mulai Kehilangan Simpati Warga (14)

Dewan Tuntut Pemkot Bisa Ngatur Angkot, Sebut Transportasi Online Beda Pasar

Sep 27, 2017 09:16
Harun Prasojo, Sekretaris Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. (Foto: istimewa)
Harun Prasojo, Sekretaris Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. (Foto: istimewa)

MALANGTIMES - Polemik soal transportasi konvensional yang menolak transportasi berbasis aplikasi alias online masih terus berlanjut. Siang ini (27/9/2017) rencananya diigelar rapat koordinasi dan mediasi di Balai Kota Malang. Rapat tersebut melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Forum Angkutan Kota (Forkot) Malang, serta jajaran lain yang terkait.

Renncana mediasi ini berhasil meredam ratusan sopir yang melakukan aksi modok masal dengan memarkir kendaraannya di seputaran Bundaran Tugu. Mereka menuntut pemkot membuat peraturan khusus yang melarang operasional transportasi online. Selain itu, mereka menganggap selama ini pemkot dan dewan tidak mendengar aspirasi mereka. 

Wakil Ketua Komisi  C DPRD Kota Malang Harun Prasojo mengungkapkan, hingga saat ini posisi pemkot maupun dewan belum bisa membuat aturan khusus yang dituntut oleh para sopir. Sebab, di tingkat pusat pun belum ada aturan yang jelas masalah transportasi online. Meski demikian, dalam  mediasi yang akan dilakukan, Harun berharap pemkot dapat memberikan solusi jalan tengah bagi semua pihak. "Seyogianya harus duduk bersama. Menanggapi tuntunan angkot ini, pemkot tidak boleh memihak," ucapnya. 

Harun menegaskan bahwa pemkot tidak bisa serta merta melarang transportasi online. Dia juga menyoroti tingginya angka angkatan kerja yang saat ini sudah mengganntungkan hidupnya sebagai mitra aplikasi transportasi. Menurut dia, masing-masing pihak tidak boleh memaksakan kehendak. Sebab, kedua jenis moda transportasi ini sama-sama dibutuhkan masyarakat. "Nggak bisa asal melarang. Toh dari pusat juga tidak ada larangan," tandas pria yang juga sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Menurut dia, seharusnya momentum ini bisa dipakai oleh pemkot untuk memperbaiki sarana transportasi masal. "Pemkot harus bisa ngatur angkot," tegas anggota Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang itu.

Harun mencontohkan kondisi angkot di Kota Depok yang sudah dilengkapi AC (air conditioner) dan tempat sampah. Juga ada jam yang mengatur antrean sehingga penumpang tidak menunggu angkot berlama-lama ngetem atau berhenti mencari penumpang. "Kalau pemkot serius, insya Allah semua bisa. Contoh lagi, bus di terminal kan juga diatur jam ngetemnya, kenapa angkot nggak bisa," ujar dia. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Afdhal Fauza menambahkan, pemakai jasa atau konsumen yang juga warga Malang  berhak untuk memilih jenis transportasi yang digunakan. Terlebih, transportasi online memiliki segmen pasar sendiri, bukan pasar angkutan kota. 

Menurut dia, sepinya angkot lebih dipicu pertumbuhan sepeda motor yang makin masif. Tiap bulan, terdata hampir 4 ribu unit sepeda motor baru di Kota Malang. "Coba kalau setahun, hampir 50 ribu unit. Dan mereka ini sebelumnya adalah pengguna jasa angkot. Di Bali angkot sudah habis karena pertumbuhan seperti itu," ujar Afdhal.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu juga menyoroti tuntutan para sopir yang meminta pembuatan aturan khusus. Hal tersebut dirasa sulit dilakukan. Sebab, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. "Sebenarnya para pelaku transportasi duduk bersama, saling koreksi memecahkan permasalahan ini dengan musyawarah. Dan jangan sampai momentum ini dijadikan ajang politis. Sopir jangan mau diadu domba kepentingan segelintir orang," ucapnya. 

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Indra Tjahjono menambahkan, pihak angkot juga harus mau memperbaiki diri agar masyarakat mau kembali menggunakan layanannya. Selain itu, dia mendorong pemkot untuk mengatur regulasi subsidi bagi para sopir angkot. "Misalnya aturan dari pusat sudah jelas, nanti bisa diatur pajak daerah untuk transportasi online ini. Nah, sebagian dijadikan kompensasi berupa subsidi bagi angkutan konvensional," ujar Indra. 

Politisi Demokrat ini menegaskan, hal tersebut penting untuk meredam kesenjangan ataupun perbaikan angkot agar bisa memberi kenyamanan penumpang. "Ujung-ujungnya kebersamaan dalam mengais rezeki kedua moda transportasi tersebut," pungkasnya. (*)

Topik
DPRD Kota MalangDemo Sopir Angkottansportasi onlinePemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru