Mogok Lagi, Angkot Mulai Kehilangan Simpati Warga (12)

Ngotot Tuntut Pemkot Buat Perwali, Sopir Ancam Demo Lanjutan

Sep 26, 2017 20:15
 Wakil Walikota Malang Sutiaji saat menemui ratusan sopir angkot yang menggelar unjuk rasa di depan balaikota, siang ini (26/9/2017) (Foto: Hezza Sukmasita/MalangTIMES)
Wakil Walikota Malang Sutiaji saat menemui ratusan sopir angkot yang menggelar unjuk rasa di depan balaikota, siang ini (26/9/2017) (Foto: Hezza Sukmasita/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sempat diperkirakan akan berlarut-larut, aksi mogok massal yang dilakukan ratusan sopir angkutan kota (angkot) Kota Malang hanya berlangsung selama empat jam. Mulai mengepung jalan di depan Balaikota Malang sekitar pukul 09.00 hari ini (26/9/2017), demostran mulai bubar sekitar pukul 13.00. 

Mereka melunak setelah ditemui oleh Wakil Wali Kota Malang Sutiaji. Dia menjelaskan terkait rencana Pemkot Malang menggelar rapat koordinasi besok (Rabu, 27/9/2017). Seperti diberitakan sebelumnya, pemkot mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas operasional angkutan sewa khusus, terutama transportasi online. Undangan yang ditandatangani oleh Sekda Kota Malang Wasto bernomor 550/2856/35.73.310/2017 itu tersebar kemarin (26/9/2017). 

Meski demikian, para sopir mengaku belum lega atas hasil unjuk rasa tersebut. Bahkan, mereka mengancam akan melakukan demo lanjutan jika hasil koordinasi tidak sesuai tututan yang disampaikan.

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Humas Forum Angkutan Kota (Forkot) Malang Rudianto mengungkapkan para sopir dan pengurus paguyuban akan penuhi ajakan koordinasi yang disampaikan Pemkot Malang. "Besok ada mediasi. Tapi jika tidak ada keputusan, kami akan mogok lagi karena hari ini belum ada keputusan sama sekali," ujar Rudianto.

Dia mengaku salah satu keputusan yang diharapkan bisa tercapai adalah pemkot membuat peraturan khusus, misalnya peraturan wali kota (perwali) yang melarang operasional transportasi berbasis aplikasi alias transportasi online. "Kan saat ini Kota Malang tidak punya aturan khusus, targetnya (setelah mediasi) ada perwali pelarangan online," ujarnya.

Rudianto mengaku saat ini para sopir telah bersabar menunggu kepastian dari pemerintah. Mereka meminta perlindungan agar tidak semakin ditinggalkan penumpang. "Kalau belum ada tindakan tegas dari pemkot, kami akan mengadakan perlawanan," tegasnya. Namun dia enggan merinci bentuk 'perlawanan' yang akan dilakukan. 

Saat ini, lanjutnya, pihak angkot berupaya menaati aturan yang ditetapkan. Padahal hal tersebut tidak mudah. "Mengurus angkot dan taksi konvensional itu sangat ribet. Perizinan sampai 12 pintu, harus uji kir, ada radio dan macam-macam," terangnya. Hal tersebut menurutnya belum dilakukan transportasi online yang bisa operasional meski belum mengantongi izin.

Para sopir juga meminta ketegasan. Misalnya ada armada transportasi online tidak berizin, harus ada konsekuensi hukum. "Tegas dan langsung ditindak. Selama ini Dishub Kota Malang dan polisi hanya saling lempar tanggung jawab," sesalnya.

Para sopir juga mengaku kecewa dengan pihak pemkot maupun dewan. "Hari ini nggak ada hasil demonya, cuma diajak mediasi besok. Takutnya seperti dulu, nggantung lagi," ujar Wawan, salah satu sopir yang ikut demontrasi.

Maret 2017 lalu, para sopir telah menggelar aksi mogok massal selama tiga hari berturut-turut. Saat itu sempat dilakukan mediasi dengan sejumlah rekomendasi. Poin-poin rekomendasi itu disepakati untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) oleh DPRD Kota Malang, Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polres Malang Kota.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

"Waktu itu kami juga mendesak anggota DPRD Kota Malang memberikan rekomendasi larangan atau penolakan atas transportasi online, tapi suara kami tidak didengar oleh orang-orang yang katanya wakil rakyat itu," ujarnya berapi-api. 

Topik
angkot mogokDemo Angkottransportasi onlineKota Malangtransportasi online

Berita Lainnya

Berita

Terbaru