Inspektorat Kabupaten Malang akan Periksa Keuangan 120 Desa. Ada Apa?

MALANGTIMES - Maraknya kasus penyelewengan dan penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang membuat Pemkab Malang, dalam hal ini Inspektorat sebagai leading sector melakukan pengawasan ektra agar persoalan hukum yang rentan terjadi di lapangan bisa diminimalisir.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah memeriksa secara detail dan teliti pengelolaan DD dan ADD secara serentak di 120 desa di 33 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang pada Oktober mendatang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti menjelaskan berdasarkan aturan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara rinci menegaskan tentang bagaimana menggunakan anggaran itu secara benar. 

"Pemeriksaan pengelolaan anggaran keuangan secara serentak di desa itu sebagai tindaklanjut dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait pengelolaan DD dan ADD di wilayah Kabupaten Malang. Tujuannya agar pengelolaan keuangan desa bisa berjalan transparan dan akuntabel," kata Tridiyah saat ditemui MalangTIMES usai rapat koordinasi di Ruang Anusapati Pendopo Agung, Jalan Agus Salim No. 96 Malang, Senin (25/9/2017).

Lebih lanjut Tridiyah menerangkan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa secara serentak di 120 desa dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang itu akan akan dimulai minggu pertama di bulan Oktober.

"Pemeriksaan nanti akan difokuskan pada bidang administrasi dan proyek fisik yang dikelola desa," jelasnya.

Tridiyah menerangkan pemeriksaan anggaran untuk proyek fisik di desa ini sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

"Pemeriksaan yang akan kami lakukan meliputi seluruh kinerja keuangan Desa meliputi DD, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan swadaya masyarakat serta sumber-sumber lainnya," beber dia.

Selain itu, lanjut Tridiyah, dalam kaitan dengan pengawasan keuangan desa di Kabupaten Malang, Inspektorat juga memiliki tugas mengawasi program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Pertanggungjawaban ADD dan DD, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penanganan pengaduan masyarakat.

Top