Urine Sebagian Penggawa Pemkot Keruh, Tanda Konsumsi Narkoba?

Sep 25, 2017 13:10
Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang tengah melakukan tes urine bersama Badan Narkotika Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang tengah melakukan tes urine bersama Badan Narkotika Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sekitar 900 apartur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diminta melakukan tes urine, pagi ini (25/9/2017). Tes yang dilakukan dengan kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hingga sekitar pukul 10.00 telah terkumpul lebih dari 40 sampel urine. Sebagian berwarna jernih, tetapi sebagian lagi tampak pekat. Urine tersebut dites dengan enam indikator, yakni amfetamin, THC/mariyuana, morfin, metamfetamin, kokain, dan benzodiazepin. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, hasil rapid test (test cepat) itu belum keluar.

Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19

Kepala BNN Kota Malang AKBP Bambang Sugiharto mengungkapkan bahwa test tersebut atas kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah 53/2010. "Nah saya lihat tadi di pelaksanaan, urine yang terkumpul ada warna-warni. Untuk sementara kami indikasikan ada pemakaian jenis-jenis obat tertentu," ujar Bambang. 

Namun dia mengaku belum bisa menjelaskan secara detail jenis obat yang dikonsumsi. Pihaknya masih akan melakukan penelusuran mendalam terhadap hasil tes cepat yang dilakukan. Sebab menurutnya, masing-masing indikator memiliki parameter ukur berbeda-beda."Mungkin sedang sakit dan mengonsumsi obat keras, misalnya yang sederhana ya sakit gigi, itu obat keras," jelasnya.

Bambang mengapresiasi kegiatan tersebut,  sebab nantinya akan menggugah kesadaran instansi-instansi lain untuk juga membangun kewaspadaan terhadap peredaran narkoba. Dia melihat pemkot sudah melakukan berbagai kegiatan preventif. Misalnya menggelar Operasi Sayang agar kemunculan narkoba di kalangan pelajar dapat terdeteksi dini. "Setelah tes ini selesai, kami lapor ke pusat. Pusat akan melaporkan ke kemendagri," terangnya. 

Terpisah, Kepala BKD Kota Malang Anita Sukmawati mengungkapkan bahwa tes tersebut menargetkan sekitar 900 pegawai struktural di lingkungan pemkot. Yakni pejabat eselon 2, 3 dan 4 atau setingkat kepala bidang hingga kepala dinas. "Tes urine terakhir yang dilakukan pada 2014 lalu. Semua ASN struktural kami harap melakukan tes dalam tiga hari ini," terang Anita. 

Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan hanya sebagai antisipasi. Pihaknya belum mendapat laporan apapun terkait pejabat yang diduga juga mengonsumsi  obat-obatan terlarang. Jika nantinya ada yang terindikasi, pihaknya tidak akan langsung mengambil tindakan tegas. Melainkan melakukan pengecekan lanjutan. "Kalau nanti ada yang terindikasi, dilihat dulu. Bisa jadi obat batuk juga terdeteksi. Kan hasil evaluasinya masih belum keluar," tambahnya.

Baca Juga : Mokong Keluyuran Malam Hari, Warga Jalani Rapid Test Covid-19 di Tempat

Sementara itu, meski tidak terdaftar sebagai peserta tes urine, Wali Kota Malang Moch Anton mengaku ikut berpartisipasi. "Selain memberikan contoh pada para pejabat lain, hal ini penting karena saya juga ingin mengetahui sejauh mana kesehatan saya," ujarnya.

Anton ingin mengetahui apakah obat-obatan pendukung kesehatan yang tengah dikonsumsi juga mengandung zat-zat adiktif tersebut. "Saya tadi tanya kenapa ada ramai-ramai di lobi, ternyata ada tes urine narkoba. Meski di daftar tiidak ada, ya saya ikut saja. Sportif," tegasnya. 

Topik
pejabat pemkottes urinePemkot Malangapartur sipil negara

Berita Lainnya

Berita

Terbaru