Suasana pembekalan sertifikasi oleh IAP.(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Suasana pembekalan sertifikasi oleh IAP.(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Institut Teknologi Nasional Malang (ITN) banyak sekali menelurkan planner-planner berkualitas yang banyak tersebar di berbagai daerah. Namun profesi planner juga dituntut punya sertifikasi sebagai surat izin dalam menjalankan pekerjaannya menggarap sebuah proyek tata wilayah atau tata kota..

Karena itu, ITN melakukan sertifikasi kepada 53 planner yang sebagian besar memang merupakan alumnus ITN dan sebagian dari eksternal. Kursus sertifikasi itu melibatkan Ikatan Alumni Perencana (IAP) dan Lembaga Sertifikasi Perencana (LSP).

Baca Juga : 4 Pasien Corona Kabupaten Malang Semakin Membaik, Bupati Sanusi: Tetap Ikuti Instruksi dan Jangan Panik

Juniar Ilham Pramukadianto, ketua LSP Indonesia, mengatakan sertifikasi adalah hal penting dalam setiap menggarap sebuah proyek. Terlebih lagi proyek formal. Pastinya selalu diminta melampirkan sertifikat sertifikasi perencana. Hal inilah yang juga menunjukan keprofesionalan seseorang sebagai planner.

"Dengan sertifikasi ini, mereka bisa benar-benar bekerja secara profesional. Ada tiga tingkatan, yakni muda, madya, utama. Sebagian peserta ada yang juga mengajukan perpanjangan. Namun perpanjangan tak semudah dulu yang tinggal membereskan administrasi. Namun kini juga harus tes kembali," paparnya

Sebelum menjalani ujian, peserta uga akan dibekali terlebih dahulu dengan materi-materi pengingat. Untuk bisa lolos dalam sertifikasi, mereka harus tahu pengetahuan tentang tata ruang kota atau desain fisik, serta kemampuan menganalisis informasi demografis untuk membedakan tren populasi, pekerjaan, dan kesehatan, pengetahuan tentang pembuatan rencana dan evaluasi proyek. Juga penguasaan teknik untuk melibatkan berbagai orang dalam membuat keputusan. 

Menurut Juniar, planner mesti memahami program dan proses pemerintahan yang berlaku. Planner harus tahu emahaman tentang dampak sosial dan lingkungan dari keputusan perencanaan kemampuan untuk bekerja dengan isu-isu perencanaan publik dan mengartikulasikan ke berbagai khalayak serta kemampuan sebagai mediator atau fasilitator bagi masyarakat. Juga pemahaman tentang landasan hukum untuk peraturan penggunaan lahan.

"Selain itu, ada klarifikasi data serta referensi kerja. Jika mereka tidak memliki refrensi kerja, maka tidak bisa mengikuti settifikasi. Mereka minimal harus punya 1 tahun pengalaman dan mengarap dua proyek," jelasnya.

Namun bagi mereka yang sudah menyandang level madya juga bisa saja diturunkan pada level muda karena memang sudah lama tidak bekerja pada bidangnya. "Semua tergantung CV (curriculum vitae), referensi kerja mereka, asesor yang menilai. Jadi bisa saja mereka turun level," tandasnya.

Baca Juga : Hoaks! Video Viral Masker Diinjak-Injak Bukan Milik Produsen Solida

Sementara itu, Bendahara IAP Jatim Sentot Darminto mengungkapkan, sertifikasi ini memanglah sangat penting dalam menunjukan bahwa planner tersebut memang berkompeten. Terlebih lagi mahasiswa ITN. "Dengan lulusan baru, pastinya berharap dalam penyebarannya, para planner bisa merata di semua wilayah. Idealnya setiap satu kecamatan ada satu planner yang bisa menanggani daerah itvitae)u," ungkapnya

Perencanaan wilayah dan kota adalah profesi yang dinamis dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kenyamanan kota atau daerah mereka, membentuk keadilan, lingkungan yang sehat , efisien dan menarik sebagai tempat untuk generasi sekarang dan masa depan yang lebih baik. Perencanaan memungkinkan seluruh komponen warga negara untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

"Sehingga bisa memberikan perencanaan yang baik dan mampu membantu memberikan pilihan bagi masyarakat mengenai di mana tempat dan bagaimana kehidupan yang mereka inginkan di masa depan. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan perlindungan lingkungan, meningkatkan kemampuan akses terhadap perkembangan dan fasilitas penting serta perubahan yang inovatif," ujar Sentot. (*)