Ketika Minimarket Kepung Kota Malang (19)

Tunggu Perubahan Aturan, Pemkot Malang Wacanakan Moratorium Toko Modern

Sep 19, 2017 09:39
foto dokumentasi MalangTIMES
foto dokumentasi MalangTIMES

MALANGTIMES - Keberadaan toko modern yang kian menjamur tanpa kelengkapan izin perlahan-lahan menggerus keberadaan toko kelontong. Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum mengambil tindakan tegas untuk menyetop pembangunan minimarket yang menyalahi aturan. 

​Bahkan, Pemkot Malang masih terkesan mengulur waktu dengan menunggu perubahan peraturan daerah (perda) terkait. Saat ini, pemkot tengah melempar Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian (PUPP) kepada pihak legislatif sebagai payung hukum pembatasan pendirian toko modern. 

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dalam sidang paripurna jawaban wali Kota Malang atas pandangan fraksi terhadap lima ranperda kemarin (18/9/2017) mengungkapkan bahwa pembatasan toko modern akan diatur lebih tegas dalam perda PUPP. "Nantinya kehadiran toko modern bisa menguatkan ekonomi kerakyatan. Kami sudah bilang untuk melakukan moratorium toko modern, tetapi kan harus dikuatkan dengan perda," ujar Sutiaji saat diitemui usai rapat.

Sementara menunggu perda tersebut disahkan, Sutiaji menjamin akan melakukan penegakan sesuai dengan regulasi yang ada. "Ketika ada yang melanggar, akan diberi pembinaan. Jika tidak bisa, tentu juga ada ketegasan," tandasnya. Mantan anggota DPRD Kota Malang itu menjelaskan bahwa moratorium akan dilakukan karena jumlah toko modern dianggap cukup. "Saat ini (jumlah) toko modern di Kota Malang malah lebih (dari kebutuhan). Menurut masyarakat, ekonomi kerakyatan mulai tergeser,"ucapnya.

Meski demikian, membatasi tumbuhnya toko modern bukan satu-satunya solusi. "Sebenarnya bukan semata mata karena toko modern, tapi juga kurangnya edukasi terhadap toko tradisional. Layanannya misalnya," tambah Sutiaji. Selain itu, ada wacarna mengakomodasi produk masyarakat untuk masuk ke toko modern. Salah satunya dengan membentuk koperasi. 

Sutiaji juga menegaskan pentingnya segera disahkan empat ranperda lainnya. Yakni Ranperda Perubahan atas Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang Tahun 2013–2018, Penyelenggara Reklame, Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol), dan Perubahan atas Perda Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Perda Minol misalnya, juga akan bersinggungan dengan beredarnya minuman-minuman beralkohol di toko modern. Menurut dia, perda-perda tersebut perlu disesuaikan dengan aturan pusat yang sudah berubah. "Daerah perlu menyesuaikan dengan kebijakan di pemerintah pusat. Dan itu harus menjadi dokumen dalam sebuah perda," pungkasnya. (*)

Topik
Ketika MinimarketKepung Kota MalangPemkot MalangMoratorium Toko Modern

Berita Lainnya

Berita

Terbaru