KPK OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (12)

Kantor Diperiksa KPK, Ternyata Filipus Djap Juga Pernah Ramai karena Tender Jas Almamater UB

Sep 18, 2017 18:52
Mobil Tim Pemeriksa KPK RI meninggalkan kantor PPT Dailbana Prima milik Filipus Djab, tersangka suap pengadaan mebelair Pemkot Batu (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)
Mobil Tim Pemeriksa KPK RI meninggalkan kantor PPT Dailbana Prima milik Filipus Djab, tersangka suap pengadaan mebelair Pemkot Batu (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kantor PT Dailbana Prima Indonesia di Jalan Brigjen Katamso Nomor 48-50 Kota Malang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI selama kurang lebih tujuh jam. Datang pukul 10.00, tim pemeriksa yang datang dengan tiga kendaraan hitam plat L dan kawalan dua mobil patroli kepolisian itu meninggalkan lokasi pukul 16.00. 

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Sayangnya, gerbang ganda yang digunakan kantor tersebut membuat awak media kesulitan mengetahui hasil pemeriksaan maupun barang apa saja yang diangkut KPK. Kedua gerbang tersebut ditutup rapat dan dijaga dua satpam.

Saat tim penyidik KPK bergerak meninggalkan lokasi, seorang pria berpakaian rapi tampak mengikuti dengan kendaraan lain. "Saya pengacara keluarga. Di sini mendampingi saja, cuma pemeriksaan," ujar pria yang mengaku bernama Joko Tri Cahyono sembari masuk dalam mobil. 

Seperti diberitakan sebelumnya, bangunan tersebut dalam LPSE Kota Batu terdata sebagai kantor PT Dailbana Prima Indonesia. Perusahaan itu dipimpin Filipus Djap, tersangka kasus suap atas pemberian fee 10 persen proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair Pemkot Batu, dengan nilai kontrak Rp 5,26 miliar.

Filipus kedapatan memberi suap terhadap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edy Setiawan, masing-masing Rp 500 juta dan Rp 100 juta.

Meski demikian, berdasarkan keterangan yang dihimpun MalangTIMES, bangunan yang digeledah selama ini tidak difungsikan sebagai perkantoran perusahaan pemborong saja melainkan aktif juga untuk  pabrik garmen. Selama tim penyidik menggeledah bangunan itu, para pekerja yang dominan perempuan tampak keluar masuk bangunan. Meski demikian, mereka tutup mulut atas kegiatan yang tengah berlangsung.

Pemeriksaan KPK juga sempat menarik warga sekitar. Menurut warga, kantor tersebut masuk wilayah RT 10/RW 05 Kelurahan Kauman. Warga tidak mengetahui jika bangunan tersebut merupakan kantor. Warga hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah pabrik konveksi.

"Tiga tahun terakhir jadi pabrik konveksi, sebelumnya pernah jadi sarang walet, lapangan futsal, bulu tangkis juga. Memang punya Pak Filip," ujar Nurul, warga setempat.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Nurul dan beberapa perempuan lain mengaku pernah menjadi pekerja di konveksi tersebut. Namun warga akhirnya banyak yang mundur karena bermasalah dalam pembayaran. "Saya sempat kerja, tapi nggak sampai setahun karena pembayarannya sering telat. Waktu itu pernah dapat proyek bikin seragamnya Universitas Brawijaya," ujar Nurul. 

Selain itu, meski bertahun-tahun menempati lahan di kelurahan tersebut, pengelola disebut tertutup. Bahkan terkesan enggan berbaur dengan masyarakat sekitar. Termasuk jarang menghadiri undangan pertemuan dan juga permohonan bantuan dana kegiatan tahunan.

"Memang tertutup, diundang rapat soal keamanan nggak datang. Dimintai bantuan kegiatan karang taruna nggak mau," jelasnya. 
Berdasarkan penelusuran MalangTIMES, PT Dailbana Prima memang beberapa kali menjadi pemenang lelang lembaga pendidikan. Misalnya pengadaan atribut mahasiswa baru Universitas Tadulako di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai Rp 1,5 miliar. 

Juga pengadaan jas almamater mahasiswa baru tahun akademik 2016/2017 Universitas Brawijaya (UB) di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Lelang terbuka dengan kode 595128 itu bernilai Rp 3,45 miliar. PT Dailbana Prima berhasil memenangkan tender dengan penawaran Rp 3 miliar. 

Tender ini pun sempat ramai kala itu. Berdasarkan pemberitaan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Perspektif UB pada Oktober 2016, ada keterlambatan penerimaan seragam almamater. Akibatnya mahasiswa baru mendapatkan almamater yang digarap PT Dailbana Prima pada 30 September. 

Topik
KPK OTTWali Kota BatuEddy RumpokoFilipus DjapTender Jas Almamater UB

Berita Lainnya

Berita

Terbaru