Ketika Minimarket Kepung Kota Malang (18)

Tak Hanya Panggil Pengusaha Toko Modern, Jajaran Pemkot pun Siap Dikumpulkan

Sep 16, 2017 17:09
Wali Kota Malang HM.Anton (Doc. MalangTIMES)
Wali Kota Malang HM.Anton (Doc. MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tak hanya mengumpulkan para pengusaha toko modern yang banyak melanggar aturan pendirian, namun Wali Kota Malang HM. Anton juga akan memanggil jajaran di Pemkot Malang, baik Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta jajaran lainnya yang terkait dalam pendirian toko modern.

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Wali Kota Malang HM. Anton mengungkapkan, pemanggilan jajaran terkait tersebut agar pihaknya bisa mengkroscek data dari toko modern apakah memang sudah mengajukan izin atau belum. Serta mencari tahu bagaimana bisa toko modern bisa berdiri meskipun izin belum dikantongi.

"Ya ini juga mendindaklanjuti usulan dewan kemarin saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diantaranya terkait pembahasan Perda miras dan juga toko modern, dan harapan kita memang sesegera mungkin akan ditindaklanjuti," paparnya.

Saat ditanya terkait kapan waktu penindakan, Anton masih belum memastikan kapan waktu akan berlangsungnya eksekusi. Pihaknya masih beralasan bahwa menunggu payung penguat sebagai pelindung dalam ketegasan untuk menutup toko modern tersebut.  

"Ranperda memang sudah dibahas di dewan, dan kami akan sesegera mungkin akan menindaklanjuti toko modern yang sudah berjalan namun tanpa izin. Pasti tetap kami jalankan," jelasnya.

Di lain sisi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono menegaskan bahwa selama ia menjabat mulai dari akhir 2016, ia tidak mengeluarkan izin terkait toko modern, sehingga keberadaan toko-toko modern tersebut memang bodong.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

"DPM-PTSP juga belum mengeluarkan izin. Izin Usaha Toko Moderen (IUTM) adalah untuk syarat mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)," ucap Jarot.

Sementara itu, keberadaan toko modern bodong ini memang banyak membuat masyarakat kecil menjerit. Pasalnya dalam pendirian sesuai fakta di lapangan, antara toko satu dan toko modern lainnya terkadang tak ada jarak minimal, bahkan terkesan menempel jadi satu.

Kalupun tidak menempel jadi satu, toko tersebut berada di depan toko modern lainnya. Dalam pendiriannya toko modern sebagian juga terkesan tanpa memikirkan keberlangsungan ekonomi masyarakat, yang berjualan lebih dulu dari pada toko modern, sehingga hal ini membuat pedagang kecil akhirnya tutup akibat kalah bersaing.

Topik
Ketika Minimarket KepungKota MalangPengusaha Toko Moderen

Berita Lainnya

Berita

Terbaru