Ketika Minimarket Kepung Kota Malang (17)

Dua Sistem Manajemen Toko Modern Picu Perizinan Tak Terkontrol

Sep 15, 2017 09:27
Ilustrasi.(Foto : google images)
Ilustrasi.(Foto : google images)

MALANGTIMES - Keberadaan toko modern yang mengepung Kota Malang bukan hanya karena lemahnya perizinan dan pengawasan. Ada pula oknum-oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

MalangTIMES  berkesempatan mewawancarai salah satu sumber dari jajaran unsur manajemen salah satu jaringan toko modern di Kota Malang. Sebut sajanJefri (bukan nama sebenarnya).

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Dia mengungkapkan bahwa selama ini toko modern dikelola dengan dua sistem. "Ada yang memang toko yang dikembangkan perusahaan. Ada pula yang dibuka oleh pihak ketiga atau rekanan," ujar Jefri. 
"Jumlah yang dikelola pihak ketiga ini jumlahnya lebbih dari 50 persen. Nah, kalau rame-rame nggak izin, itu dari mereka. Kami sendiri kesulitan mengontrol karena mereka  mengurus perizinan sendiri. Tidak melalui perusahaan," paparnya. 

Mengenai keberadaan calo perizinan, Jefri mengakui. Namun, dia mengaku perusahaan tidak menggunakan jasa calo. "Kalau kami langsung, tapi belum tahu yang lain. Adanya (calo) memang ada," ucapnya. 

Menurut Jefri, selama ini pengurusan izin bisa selesai dalam dua minggu hingga satu bulan. Mulai dari pengajuan, pihaknya akan mendapat tanda terima dari dinas terkait. Setelah proses pengajuan selesai, dia mendapat informasi bahwa izin dapat digunakan. 
"Macam-macam. Untuk izin gangguan (HO), itu butuh dua minggu. Lalu izin usaha (SIUP)  dan tanda daftar perusahaan (TDP) itu tiga hari," ungkapnya. 

Selain itu, pihaknya menyertakan izin mendirikan bangunan (IMB). Untuk izin lingkungan (UKL/UPL) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin), Jefri mengatakan tidak diminta. Padahal, dua poin tersebut juga menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha toko modern (IUTM). "Nggak pake itu," tegasnya.
Selain pengurusan izin, pihaknya juga musti membayar retribusi. Jumlahnya berbeda dari satu toko dengan toko lain, bergantung luasan dan lokasi bangunannya. "Nilainya bervariasi. Ada yang Rp 2 juta. Ada yang kurang dari itu," ujarnya. 

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Jefri juga menanggai soal banyaknya toko yang izin usahanya telah kedaluwarsa. Dia menegaskan bahwa jika toko di bawah perusahaan langsung, perpanjangan HO otomatis diurus tiga bulan sebelum masa berlaku habis. "Caranya ya tinggal menyerahhkan izin lama dan memperbarui syarat-syaratnya. Diproses seperti awal," katanya. 

Dia tidak menampik saat ditanya keberadaan toko-toko baru sepanjang 2016-2017 ini. Namun ia enggan menyebutkan jumlah atau berkomentar lebih lanjut. Jefri malah mengalihkan bahwa bukan hanya pembangunan baru, tetapi banyak juga toko yang gulung tikar. Pada 2015 lalu ada lima toko modern yang tutup. Disusul  tujuh toko pada 2016. Tahun 2017 ini, hingga tengah tahun suudah ada lima toko yang tutup. 
"Ya ada yang buka baru, tapi saya harus ngecek dulu jumlahnya. Banyak yang tutup itu karena rugi. Sewa ruko mahal dan kondisi ekonomi sulit. Jadi, tidak memungkinkan terus buka," pungkasnya. (*)

Topik
Sistem Manajemen Toko ModernKota MalangMinimarket Kepung Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru