Ketika Minimarket Kepung Kota Malang (16)

Tak Punya Izin Usaha Toko Modern, Minimarket Hanya Kantongi Izin Gangguan Kedaluwarsa

Sep 15, 2017 09:18
(Foto : Google Images)
(Foto : Google Images)

MALANGTIMES - Serbuan masif toko modern yang kian mengepung Kota Malang tidak dibarengi kepatuhan perizinan. Selain mematikan usaha toko-toko kelontong secara perlahan, juga terkesan ada main-main dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang, tiidak satu pun minimarket yang memiliki izin usaha toko modern (IUTM). Mereka hanya mengantongi izin gangguan (HO). "Mereka menganggap HO ini sudah cukup. Padahal banyak komponen untuk dapat IUTM. Mulai dari izin lingkungan, andalalin (analisis dampak lalu lintas), persetujuan masyarakat sekitar, surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan lain-lain," ujar Kabid Data dan Sistem Informasi DPM PTSP Kota Malang Alwiyah.

Yang lebih miris, banyak izin HO yang dimiliki toko-toko modern itu sudah kedaluwarsa alias habis masa berlakunya. DPM-PTSP Kota Malang mencatat, total ada 223 toko modern yang mengajukan izin HO sepanjang 2011-2015. "Setelah 2015 itu sepertinya ada kebjakan moratorium, tapi itu sebelum saya ditempatkan di sini," ujar perempuan yang sebelumnya bertugas di Dinas Koperasi Kota Malang itu.

Dari total 223 toko modern, yang HO-nya masih berlaku hanya 17 buah. Rinciannya, di Kecamatan Kedungkandang, dari 32 toko modern yang terdata, hanya satu yang izinnya masih aktif. Lalu di Kecamatan Klojen, dari 35 toko modern, dua yang HO-nya berlaku. Di Kecamatan Sukun, hanya dua di antara 46 toko yang izin gangguannya aktif hingga akhir 2017. 

Sebaran terbanyak toko modern berada di Kecamatan Lowokwaru. Total ada 73 minimarket. Tetapi yang HO-nya aktif hanya 9 minimarket. Beberapa di antaranya berlaku hingga 2018 mendatang. Sementara untuk Kecamatan Blimbing, dari 37 minimarket, hanya dua toko modern dengan izin HO aktif. 

Jumlah toko modern tersebut sedikit berbeda dengan yang dihimpun MalangTIMES sebelumnya. Sebab, Satpol PP Kota Malang mencatat hingga akhir 2016, terdapat 257 toko modern yang belum memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP). Rinciannya, 85 toko modern di Kecamatan Lowokwaru; 37 toko di Klojen; 49 toko di Blimbing; 52 toko di Sukun, serta 34 toko di Kedungkandang. 

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Tiga brand toko modern yang bertebaran di Kota Malang itu adalah Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Gerai terbanyak dimiliki Indomaret yang mencapai 132 toko. Disusul Alfamart sejumlah 107 toko dan untuk Alfamidi ada 18 toko.

Terkait HO yang kedaluwarsa, Alwiyah mengungkapkan bahwa pihaknya bisa tidak memberi perpanjangan kembali jika ada keluhan atau pernyataan tidak setuju dari masyarakat sekitar. "Kan HO itu harus disertai persetujuan RT/RW setempat. Juga masayarakat, tetangga kanan-kiri-depan-belakang. Kalau itu nggak ada, ya nggak bisa turun," ucapnya. 

Alwiyah mengungkapkan, selama ini masih ada indikasi praktik percaloan dalam mengurus persetujuan warga. Namun pihaknya belum dapat membuktikan secara langsung. "Kami tidak tahu di lapangan. Soalnya, sampai di sini berkasnya sudah lengkap. Meskipun ada praktik bahwa umumnya soal tanda tangan warga itu diserahkan orang sekitar lokasi pembangunan sendiri," ujarnya.

MalangTIMES sempat mencoba menghubungi salah satu pihak yang cukup dikenal menjadi perantara alias calo perizinan toko modern. Sayangnya pria berinisial S tersebut menghindar saat dihubungi. (*) 

Topik
Izin Usaha Toko ModernMinimarketAlfamartIndomaretIzin Gangguan KedaluwarsaPemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru