Kadinsos Kabupaten Malang, Sri Wahjuni Pudji Lestari menyatakan tidak ada korelasi penambahan KPM PKH dengan peningkatan angka kemiskinan, Selasa (29/08) (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Kadinsos Kabupaten Malang, Sri Wahjuni Pudji Lestari menyatakan tidak ada korelasi penambahan KPM PKH dengan peningkatan angka kemiskinan, Selasa (29/08) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Adanya penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2018, yaitu sekitar 31 ribu orang di Kabupaten Malang, tidak ada korelasinya dengan tingkat kemiskinan masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang Sri Wahjuni Pudji Lestari yang menyampaikan bahwa penambahan KPM PKH bukan berarti angka kemiskinan bertambah.

Baca Juga : Aksi Tak Terpuji Bule di Bali, Pandemi Covid-19 Malah Party

"Tetapi ini didasarkan pada adanya penambahan KPM PKH secara nasional tahun depan seperti yang disampaikan Menteri Sosial RI beberapa bulan lalu," kata Sri Wahjuni, Selasa (29/08) kepada MalangTIMES.

Data dari Kementerian Sosial RI yang disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Desa Gubuk Klakah, Poncokusumo, di tahun 2018 akan ada penambahan KPM PKH sebanyak 3 juta warga kurang mampu. Sehingga total KPM PKH tahun depan mencapai 10 juta warga dari total tahun 2017 sebanyak 7 juta warga.

Penambahan inilah yang membuat kuota penerima PKH mengalami kenaikan di daerah.

Seperti diketahui KPM PKH tahun 2017 di Kabupaten Malang mencapai 55.441 warga. Dengan adanya penambahan 31 ribu warga maka, tahun depan mencapai 86.441 KPM.

"Jadi penambahan penerima ini selain faktor di atas juga sebagai upaya pemerataan pemberian bantuan," ujar Yayuk, sapaan Kadinsos Kabupaten Malang ini.

Baca Juga : Quraish Shihab Tegaskan Wabah Covid-19 Bukan Azab Allah

Dijelaskan Yayuk, upaya pemerataan bantuan PKH dilandasi masih ada warga kurang mampu yang sebenarnya layak mendapat bantuan tapi belum terdata.

Jadi, kata Yayuk, penambahan warga penerima PKH bukan berarti adanya penambahan jumlah warga kurang mampu dan tidak ada korelasinya dengan peningkatan masyarakat pra-sejahtera di Kabupaten Malang yang setiap tahun mengalami penurunan di bawah kendali Bupati Malang Dr H Rendra Kresna.