Aksi Jaringan Masyarakat Anti Korupsi di depan Balaikota dan gedung DPRD Kota Malang, siang ini (16/8/2017). (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Aksi Jaringan Masyarakat Anti Korupsi di depan Balaikota dan gedung DPRD Kota Malang, siang ini (16/8/2017). (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Peran Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan rasuah di Kota Malang mendapat atensi dan dukungan berbagai lapisan masyarakat.

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Salah satunya dari Jaringan Masyarakat Anti Korupsi bersama aktivis Malang Corruption Watch (MCW) yang siang tadi (16/8/2017) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Malang. 

Selain orasi, aksi yang melibatkan puluhan orang itu juga diwarnai aksi teatrikal berupa tabur bunga tanda duka cita. Terdapat empat tiruan nisan berjajar di hadapan para demonstran.

Di antaranya bertuliskan RIP (rest in peace) Kepercayaan, Kejujuran, Amanah, dan Iman Wakil Rakyat. Juga serangkaian poster bertuliskan KPK Jangan Ragu, Kami Bersamamu; Kota Malang Sedang Sakit, dan lain-lain.

Para aktivis juga membagikan rangkaian bunga mawar hitam pada para pengguna jalan yang melintas.

Koordinator aksi, Maeda Alli mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat agar KPK mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Kota Malang.

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan empat tuntutan. "Tuntutan pertama yang kami inginkan adalah agar KPK tidak berhenti mengusut hanya pada tiga tersangka yang telah ditetapkan saat ini," ujar Maeda. 

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Sebab, menurutnya masih banyak indikasi keterlibatan orang-orang lain dalam tindak korupsi tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan suap pemulusan proyek Jembatan Kedungkandang di APBD 2015 yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono, manta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jarot Edy Sulistyono, serta pengusaha Hendrawan Mahruzzaman. 

"KPK juga jangan berhenti di satu kasus. Banyak kasus lain yang belum terungkap, misalnya pengadaan lahan dan pembangunan RSUD Kota Malang," tambag Maeda.

Tuntutan lain yang disampaikan, yakni KPK diminta mengawasi Kepolisian dan Kejaksaan di daerah agar semakin serius dalam menuntaskan kasus korupsi di Kota Malang. 

Yang ketiga, para peserta aksi meminta pemerintah harus semakin transparan terhadap informasi publik. Agar masyarakat dapat turut mengawasi dan berperan aktif dalam pemerintahan.

"Yang terakhir, kami mengimbau masyarakat agar tidak memiilih kembali wakil rakyat yang terlibat korupsi," pungkasnya.