Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyatakan tidak ada orang kuat yang kebal hukum saat ini. (Nana)
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyatakan tidak ada orang kuat yang kebal hukum saat ini. (Nana)

MALANGTIMES - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menegaskan bahwa saat ini tidak ada orang kuat yang dengan kekuasaannya bisa menghindar dari mata hukum.

Pesan kuat yang disampaikan oleh politisi PDI-P ini disampaikannya kepada pemerintahan desa yang hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa tahun 2017 di Pendopo Kecamatan Kromengan, Selasa (15/08).

Menurutnya, zaman telah berubah maka paradigma berpikir dan bertindak, khususnya bagi Kepala Desa (Kades) dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam pengelolaan Dana Desa sudah tidak lagi laku bersandar pada orang kuat.

"Siapapun yang salah pasti kena jerat hukum yang berlaku. Tidak peduli yang melindungi siapapun itu," kata Didik yang aktif menyapa desa-desa di wilayah Kabupaten Malang dalam melihat dan mendampingi proses pengelolaan Dana Desa, Rabu (16/08).

Getolnya DPRD Kabupaten Malang, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan, didasarkan masih banyaknya persoalan penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa di Jawa Timur (Jatim).

Didik menyampaikan di Kabupaten Malang pun tidak terkecuali. "Ada 26 kasus tentang ini dan 6 kasus sudah bergeser ke ranah kepolisian dan kejaksaan," ujarnya. Beberapa kasus tersebut juga tidak lepas dengan masih hidupnya paradigma orang kuat atau yang melindunginya pejabat teras.

Pesan ini juga sebagai bentuk peringatan kepada pemerintahan desa bahwa dalam segala proses pembangunan yang mempergunakan dana pusat (APBN) wajib tunduk pada regulasi yang ada. "Bukan tunduk pada yang memiliki kekuasaan atau yang merasa jadi orang kuat," imbuh Didik yang mengatakan Komisi A DPRD telah melakukan teken kontrak dengan kepolisian dan kejaksaan dalam permasalahan ini.

Bahkan dia mengatakan kalau pemerintah desa tidak bisa diingatkan sampai tiga kali apabila melakukan kesalahan, maka konsekuensinya berhadapan dengan hukum. "Tahan oknum tersebut agar tidak berkelanjutan dan menyebar ke yang lainnya," tegas Didik.

Sikap tegas dan keras politisi PDI-P ini selain sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai perwakilan rakyat juga dilandasi karena dia merupakan salah satu penggagas lahirnya Dana Desa yang kini mengucur ke desa.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang Zia'ul Haq dari Fraksi Gerinda menyampaikan akan terus mengawasi seluruh proses pengelolaan Dana Desa di 378 desa yang ada di Kabupaten Malang.

"Apalagi di tahun depan, katanya, Dana Desa dari APBN akan semakin meningkat tajam nominalnya dibandingkan dengan tahun 2017 ini, tentunya semakin besar dana yang dikelola meniscayakan pengelolaan yang semakin benar dan baik," ujarnya.

Zia'ul Haq juga menyampaikan akan terus mengawal beberapa hal yang belum berjalan secara maksimal. Seperti adanya desk kerja satu pintu di tingkat kabupaten. Kalau desk kerja ini sudah berjalan, maka teknisnya bisa diatur dalam proses konsultasi antara desa dengan tim tersebut.

"Jadi tidak akan ada persepsi berbeda antara dinas dan lembaga di kabupaten yang menangani Dana Desa. Semua satu pintu, satu persepsi," kata mantan aktivis LSM ini.

Selain hal tersebut Zia'ul Haq juga berharap nantinya Pemerintahan Kabupaten Malang juga menerbitkan buku panduan perencanaan dan siklus pembangunan bagi seluruh desa dalam upaya adanya jadwal aplikasi kegiatan yang sama dan tepat sesuai regulasi yang ada.