KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor pemkot malang, Rabu (9/8/2017) (foto : Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor pemkot malang, Rabu (9/8/2017) (foto : Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kota Malang mengarah pada dugaan suap pada penganggaran APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 silam.

Sempat diberitakan oleh MalangTIMES, diduga ada kongkalikong eksekutif - legislatif untuk  perumusan APBD 2015 lalu dan transaksi bawah tangan untuk memuluskan proyek-proyek fisik tertentu.

Dalam rekaman yang diperdengarkan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat eksekutif maupun legislatif saat pemeriksaan beberapa waktu lalu, DPRD Kota Malang meminta upeti atas pembahasan APBD 2015 yang mereka sebut dengan istilah 'Buceng". 

Buceng dalam masyarakat Jawa adalah sejenis tumpeng. Hanya saja, kerucut buceng lebih kecil jika dibandingkan dengan tumpeng.

screenshot berita MalangTIMES tentang kongkalikong eksekutif-legislatif saat perumusan APBD 2015 Kota Malang

Hal ini menyusul kabar ditetapkannya Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono sebagi tersangka. Berdasarkan informasi yang dilansir Tempo.co bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah tempat di Malang tidak terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, kata dia, KPK melakukan hal itu lantaran ada kasus yang sudah naik ke penyidikan.

"Ada penyelidikan terbuka, kemudian rasanya sudah kami naikkan ke tingkat penyidikan," kata Agus setelah menghadiri Indonesia Development Forum di Gama Tower, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Baca Juga Diperiksa KPK, Pejabat Malang Pilih Berbohong untuk Lindungi Teman

Karena sudah naik ke penyidikan, Agus mengatakan, KPK tentu telah menetapkan tersangka. "Ketua DPRD sama Dinas Pekerjaan Umum, atau apa. Saya lupa detailnya," ujarnya.

Agus mengaku lupa detail proyek yang dijadikan bancakan oleh Ketua DPRD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. "Detailnya kalau pas ekspose, saya sering lupa," ucapnya.

Seperti yang sebelumnya marak diberitakan, sejumlah pejabat Pemkot Malang berupaya melakukan suap pada DPRD Kota Malang. Besarannya satu persen dari nilai keseluruhan anggaran.

Setidaknya ada tiga proyek yang bernilai besar yakni pembangunan Jembatan Kedungkandang, lanjutan proyek drainase dengan sistem jacking Kalimetro, serta penganggaran untuk Gedung Islamic Center. 

Sebelumnya, hanya pada MalangTIMES, Asisten Perekonomian Setda Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi memberi sedikit pernyataan.

"Doakan saja yaa Mbak," ujar mantan Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang itu.

Apakah ini terkait kasus Jembatan Kedungkandang? "He em," ujar Diah pelan sembari masuk ke ruangan wali kota.