Petugas KPK saat melakukan pemeriksaan mobil kepala dinas (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)
Petugas KPK saat melakukan pemeriksaan mobil kepala dinas (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)

MALANGTIMES- Akibat adanya pemeriksaan dari tim KPK yang menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR) Kota Malang, proses pelayanan DPUPR kepada Masyarakat ikut tersendat.

Pelayanan seperti pengajuan Advice Planing (AP) di bidang tata ruang, pelayanan tentang ke PU-an seperti pengaduan dan juga pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta pelayanan lainnya akhirnya juga terhambat. 

Kepala DPUPR Hadi Santoso mengungkapkan, memang dengan adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan KPK sudah pasti sedikit menghambat terhadap proses pelayanan masyarakat. 

"Ya memang adanya kegiatan ini, proses pelayanan juga ikut sedikit tersendat. Namun sebagian memang sudah selesai dan sudah bisa dibuka untuK melakukan pelayanan," paparnya di sela pemeriksaan. 

Hari ini Rabu (9/8/2017), sebenarnya DPUPR bersama petugas lainnya seperti dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan juga dari PMK, sudah berkumpul dan akan melakukan pengecekan SLF dari Rumah Sakit Aisyah sekitar pukul 10.00 wib. 

"Namun memang karena adanya kegiatan ini, sedikit tersendat," ujarnya.

Sementara itu, sampai pukul 17.30 wib, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KPK masih terus berjalan. Sementara itu, saat keluar dari ruangan Cipta Karya, pihak KPK terpantau membawa sesuatu yang terlihat seperti sebuah laptop. 

" Saya masih belum tau bagaimana ini, biar nanti menunggu penjelasan KPK," ungkapnya

Selain itu, mobil dari Kepala DPUPR juga tak luput dari pengeledahan KPK. Pada mobil kepala dinas, Tim KPK memeriksa sebuah buku catatan yang ada di mobil tersebut.