Kemegahan kampus Unikama malam hari dilihat dari depan (Foto : Google Image)
Kemegahan kampus Unikama malam hari dilihat dari depan (Foto : Google Image)

MALANGTIMES - Sejumlah staf pengajar dan dosen Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) mengaku khawatir terhadap suasana politik kampus yang memanas.

Ini merupakan imbas ketidakjelasan prosedur pemilihan rektor. Padahal, rencananya besok pagi (Senin, 7/8/2017) rektor baru periode 2017-2021 bakal dilantik. 

Kecemasan civitas akademika Unikama tersebut beralasan. Sebab tidak ada keterbukaan yang dilakukan pihak kampus dalam hal pemilihan.

Sementara kabar perpecahan berembus semakin kuat seiring terpilihnya dua kandidat nama bakal calon rektor yakni incumbent alias petahana Dr Pieter Sahertian MSi dan dosen sekaligus mantan wakil ketua PPLP-PT PGRI Malang Dr Christea Frisdiantara. 

Aksi nyata juga dilakukan sejumlah dosen dan mahasiswa merespons gejolak politik kampus itu. "Ada sekitar 50 dosen yang meminta audiensi pada pihak kampus terkait pemilihan rektor. Sempat dihalang-halangi  tetapi audiensi itu berhasil digelar Jumat (4/8/2017) lalu," ujar Iqam, bukan nama sebenarnya. 

Iqam menuturkan, dalam audiensi itu perwakilan dosen ditemui Ketua Senat Unikama Prof Tauchid Noor dan sejumlah anggota senat.

"Jajaran senat saat itu menegaskan bahwa tidak mungkin ada pelantikan. Lalu kami dikejutkan adanya undangan pelantikan, saya baru tahu hari ini," jelasnya.

Selama ini, lanjut Iqam, para dosen dan staf-staf di Unikama telah mengetahui ada dua nama yang mencuat sebagai calon rektor periode 2017-2021.

Termasuk terbelahnya Senat Unikama serta Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Malang sebagai yayasan yang menaungi kampus tersebut.

"Memang dosen sama sekali tidak terlibat (dalam pemilihan rektor) karena sepenuhnya kewenangan yayasan," terangnya. 

"Yang jelas, ketika hal ini tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang ada, kan aneh. pasti ada yang slah," tegasnya.

Para dosen memandang sosok rektor merupakan pimpinan eksekutif yang bakal menjalankan roda pemerintahan kampus. Sistem penunjukan langsung seperti yang terjadi saat ini, dikhawatirkan berefek panjang.

"Kalau penunjukan langsung yang cenderung otoriter seperti ini, ke depan sistem juga nggak akan jalan. Lalu buat apa ada statuta," tuturnya. 

Kekhawatiran yang sama juga terjadi di tingkat mahasiswa. Bahkan jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikama sempat turun ke jalan mengadakan aksi unjuk rasa pada 9 Mei lalu.

"Mahasiswa prihatin karena masa jabatan rektor sebenarnya sudah harus berakhir pada 8 Mei, tapi hingga kemarin-kemarin tidak ada kejelas. Tiba-tiba tersiar kabar jika ada pelantikan," ujar salah satu pengurus BEM Unikama, Erwin (bukan nama sebenarnya).

"Kami melihat ketidakseriusan penyelenggara dalam mencipatakan kampus yang berintegritas. Makanya kami memutuskan turun. Termasuk jika nanti ada pelantikan yang tidak prosedural," tegas Erwin.

Para mahasiwa berharap, proses pemilihan pejabat struktural tertinggi kampus yang beralamat di Jalan S Supriadi no 48 Keluarahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun itu harus ikut aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. "Jangan kotori Unikama dengan praktik inkonstitusional," pungkasnya.