Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (dua dari kanan) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo setelah selesai audiensi mengenai program RSID. (for MALANGTIMES)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (dua dari kanan) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo setelah selesai audiensi mengenai program RSID. (for MALANGTIMES)

MALANGTIMES - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang berpacu dengan waktu. Selain untuk mengejar beberapa program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), DPKPCK juga meng-gol-kan program Rural Setlement Infrastructure Development (RSID) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di wilayah peri-urban dalam konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

"Kami berusaha untuk menyampaikan program prioritas nasional dan daerah dalam audiensi dengan dirjen Cipta Karya sebagai bentuk percepatan dan pengusulan sinergitas program. Alhamdulilah dapat respons positif," kata Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Jumat (04/08).

Wahyu juga menyampaikan, hal utama yang disasar oleh dinasnya adalah program RSID yang akan segera diluncurkan oleh Kementerian PUPR dalam pembangunan permukiman, baik air besih, sanitasi, persampahan dan ruang terbuka hijau. 

Sebagian wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah peri-urban yang berpeluang menjadi lokus urban yang selalu melahirkan permasalahan tata ruang kota. Ditunjang dengan akan dibangunnya KEK Singosari dan TNBTS, maka permasalahan yang akan timbul harus diantisipasi dengan menggunakan pendekatan hubungan antarkawasan perkotaan dan perdesaan (urban-rural linkage). 

"RSID ini yang nantinya bisa menjawab permasalahan tersebut. Kami tidak bisa menutup mata beberapa wilayah peri-urban di Kabupaten Malang terus tumbuh," ujar Wahyu.

RSID di wilayah peri-urban merupakan bagian kerja dari  tiga program prioritas nasiona. Yakni ketahanan air/pangan, konektivitas dan perumahan permukiman dengan pagu anggaran sebesar Rp 105,56 triliun tahun 2017 ini.

Sri Hartoyo, dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, dalam kesempatan berbeda menjelaskan, tahun 2015-2019 ini pemerintah memang konsen dan komit untuk mengurangi permukiman kumuh dan menyediakan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

"Pembangunan tidak bisa memisahkan kota dan perdesaan karena keduanya saling berhubungan. Urbanisasi adalah buktinya. Maka antisipasi kami, selain melaksanakan program KOTAKU yang terdiri atas National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di perkotaan, juga dilaksanakan program RSID untuk kawasan peri-urban," terang dia.

Program dan kegiatan di perkotaan difokuskan pada pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Untuk upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan  dan sekitarnya serta mengurangi laju urbanisasi, maka perlu dilakukan pembenahan standar  pelayanan minimal infrastruktur permukiman perdesaan di kawasan peri-urban. 

Wahyu juga berharap program RSID ini bisa mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Malang dan bisa bersinergi dengan KEK Singosari dan TNBTS yang kini terus dilakukan pembangunan infrastrukturnya. "Tentunya kami berharap semua program Kementerian PUPR bisa masuk ke sini dalam upaya percepatan pembangunan. Dirjen juga merespons positif tadi dalam audiensi," harap Wahyu Hidayat. (*)