Carut Marut Penerimaan Siswa Baru di Kota Malang (10)

Pakar Pendidikan UM : Pendaftaran Siswa Baru di Kota Malang Kacau Akibat Kurang Persiapan

Jul 21, 2017 22:30
Pakar Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) Ahmad Nurabadi M.Pd (Foto : Istimewa)
Pakar Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) Ahmad Nurabadi M.Pd (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Fenomena banyaknya penolakan sekolah terhadap calon siswa prasejahtera yang belakangan viral di media sosial dan jadi perbincangan hangat di masyarakat membuktikan persiapan pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Malang masih sangat kurang.

Jika proses seperti ini tidak segera diperbaiki maka rekrutmen siswa baru di Kota Malang di tahun-tahun yang akan datang kembali akan mengorbankan calon siswa kurang mampu yang jumlahnya sangat banyak.

Akan muncul lagi kasus seperti yang dialami Rizki Agung Bayu Saputra alias Bayu, anak seorang juru parkir dan Iam Puntana, anak pembantu rumah tangga yang terpaksa gigit jari karena impiannya untuk belajar di sekolah yang diidam kandas lantaran kursi yang sebelumnya diumumkan menjadi haknya digantikan orang lain. Dalihnya ia ditolak oleh sistem dan aturan baru.

Demikian disampaikan Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Malang Ahmad Nurabadi M.Pd. Menurutnya, banyaknya miskomunikasi pada rekrutmen siswa baru khususnya untuk calon siswa prasejahtera membuktikan kontrol dari Dinas Pendidikan Kota Malang tidak maksimal.

Ditambah lagi sistem PPDB yang baru ini terkesan kurang transparan akibatnya selain membingungkan juga rentan menimbulkan kecurigaan dan persepsi-persepsi  buruk di masyarakat.

"Seharusnya pada saat proses pendaftaran, calon siswa prasejahtera diwajibkan melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tentu didapat karena mereka tergolong miskin. Siswa prasejahtera ini kan memang tidak boleh ditolak oleh sekolah tingkat dasar yakni SD dan SMP,” ujar Abadi, begitu bapak dua anak ini akrab disapa.

Persyaratan mencantumkan KIP saat proses pendaftaran itu, lanjut Abadi, bertujuan memperjelas status siswa sehingga tidak rentan terjadi miskomunikasi.

“Kalau informasi tentang sistem PPDB ini masih simpangsiur lantaran kurang sosialisasi dan persiapan maka jangan salahkan jika di masyarakat muncul stigma-stigma negatif bahwa proses PPDB berjalan tidak beres dan dipermainkan oknum-oknum sekolah dan dinas maupun pihak-pihak lain yang ingin meraup keuntungan besar dari momentum tahun ajaran baru,” tegasnya.

"Pagi ditelpon dinyatakan diterima, sore telpon lagi tidak jadi diterima. Nah ini kan lucu dan tidak jelas maksudnya apa. Kalau memang pengumuman ditetapkan dilakukan melalui web ya melalui web saja biar tidak membingungkan," imbuhnya.

Memang benar sekolah tidak akan serta merta menerima semua anak prasejahtera. Sebab mereka pasti punya pagu sesuai kapasitas masing-masing. Namun dilain sisi anak prasejahtera ini menurut undang-undang wajib difasilitasi dan dibantu agar bisa mengenyam pendidikan yang layak.  

“Ada dua mekanisme yang bisa ditempuh agar mereka tercover dengan baik yakni prasejahtera dengan kriteria khusus seperti punya bakat dan punya prestasi sehingga otomatis dapat KIP. Kedua, sekolah bisa menerima anak prasejahtera yang masuk wilayah sekolah itu saja” sarannya.

"Nah untuk membuat kebijakan seperti itu semestinya Dinas Pendidikan bisa dengan mudah melakukan. Dinas kan bisa membuat pemetaan data siswa kurang mampu di wilayah itu. Tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah mereka dan strategi apa yang akan dilakukan agar semua bisa sekolah di lembaga favorit," pungkasnya.

Topik
Penerimaan Siswa Baruberita penolakan siswa malangKota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru