Kadisnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo bersama sebelas HRD perusahaan saat koordinasi mengenai TKA yang dipekerjakan di perusahaan mereka. (Nana)
Kadisnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo bersama sebelas HRD perusahaan saat koordinasi mengenai TKA yang dipekerjakan di perusahaan mereka. (Nana)

MALANGTIMES - Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dari sektor penerimaan perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) cukup besar apabila ditindaklanjuti.

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Dengan asumsi pembayaran IMTA sebesar USD 1.200 per orang/tahun dan di Kabupaten Malang memiliki 31 tenaga kerja asing (TKA) yang terdaftar, PAD yang akan diperoleh tiap tahunnya bisa mencapai Rp 372 juta dari sektor ini dengan asumsi USD 1 setara Rp 10.000.

Nominal pendapatan tersebut akan bisa menambah sumber PAD lainnya, yaitu pajak dan retribusi yang ditarget naik tahun 2017 ini sebesar Rp 48 miliar, dari Rp 421 miliar tahun 2016 menjadi Rp 469 miliar tahun 2017 ini.

Sayangnya, menurut Yoyok Wardoyo, kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Malang, potensi IMTA tersebut masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. "Dari 31 tenaga kerja asing (TKA), baru 5 TKA yang mengurus perpanjangan izin dan membayar di Dinas Penanaman Modal. Sisanya, 26 orang masih belum," kata Yoyok, Rabu (12/07) kepada Malang TIMES.

Ke-26 TKA inilah yang nantinya akan difasilitasi oleh Disnaker serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang untuk mengurus perpanjangan IMTA yang eksesnya akan menambah PAD.

Yoyok juga menjelaskan, pengurusan perpanjangan IMTA 26 TKA yang tidak dilakukan di Kabupaten Malang bisa dikarenakan baru berdomisili di tempat kerja, memiliki dua domisili, atau memang tidak terdata dan tidak melakukan proses perpanjangan izin. "Faktor-faktor inilah yang akan kami usahakan clear, baik melalui pendataan TKA, koordinasi dengan lintas sektoral dan lainnya," ujarnya.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Seperti diketahui, proses pembayaran IMTA kali pertama TKA bekerja di wilayah mana pun dibayarkan di tingkat pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. Setelah habis masa IMTA, TKA wajib mengurus perpanjangan di wilayah domisili kerja dan membayar senilai USD 1.200 per tahun.

Selain pembayaran IMTA di pusat, TKA yang memiliki dua domisili, semisal antar kota/kabupaten, pengurusannya berada di provinsi setempat. 

Hal inilah yang nantinya akan coba dikoordinasikan ulang, baik di tingkat pusat maupun provinsi serta divalidasi keberadaan TKA di Kabupaten Malang yang berdomisili di tempat kerja kepada seluruh perusahaan yang ada. "Ini potensi PAD cukup besar bagi Kabupaten Malang. Sayang kalau menguap begitu saja di tengah adanya dorongan peningkatan PAD tahun ini," pungkas Yoyok. (*)