Merasa Dibenturkan Perhutani, Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Malang Lapor ke Bupati Rendra Kresna

Jun 12, 2017 22:27
Pertemuan AsDeWi Kabupaten Malang dengan Bupati Malang mengenai adanya kesan Perhutani yang membenturkan Pemerintah Desa yang mengelola wisata dengan LMDH bentukan Perhutani di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (12/6/2016) (Nana/MalangTIMES)
Pertemuan AsDeWi Kabupaten Malang dengan Bupati Malang mengenai adanya kesan Perhutani yang membenturkan Pemerintah Desa yang mengelola wisata dengan LMDH bentukan Perhutani di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (12/6/2016) (Nana/MalangTIMES)

Perwakilan Asosiasi Desa Wisata (AsiDewi) Kabupaten Malang berbondong-bondong menghadap Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Senin (12/6/2017) di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Kehadiran AsiDeWi tersebut dalam rangka menyampaikan kegelisahannya atas  dugaan adanya 'cara membenturkan' pemerintah desa yang mengelola wisata dengan kelompok masyarakat bentukan Perhutani.

Seperti diketahui, beberapa wilayah wisata desa yang berada di wilayah selatan Kabupaten Malang masuk pada wilayah atau tanah yang dikelola Perhutani. Dulu, wilayah-wilayah tersebut belum terjamah dan dikelola menjadi ruang wisata oleh masyarakat maupun pihak Perhutani sendiri.

Kini, sejak Bupati Malang fokus mendorong sektor kepariwisataan dengan konsep berbasis desa, masyarakat tergugah untuk mengelola berbagai wilayah yang berpotensi mampu menyejahterakan perekonomian masyarakat.

Dan, permasalahan muncul saat wilayah-wilayah tersebut sudah tertata rapi menjadi desa wisata. Perhutani yang merasa 'memiliki' lahan, akhirnya turun juga dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang seolah (dan sebagian diantaranya) menjadi kelembagaan di desa yang terpisah dari Pemerintahan Desa (Pemdes) itu sendiri.

"Saat kita membuka alas dan menata lahan-lahan tersebut dan telah menjadi tempat wisata, Perhutani masuk dan membentuk LMDH. Kita seakan dibenturkan antara Pemdes dengan LMDH itu,"kata Purnomo Ansori, Ketua AsiDeWi dari Gubukklakah, Poncokusumo saat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bupati Malang, Senin (12/6/2017).

AsiDeWi merasa bahwa setelah lahan tersebut telah memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat, Perhutani masuk dan ikut serta dalam pengelolaannya. Sehingga menimbulkan terdapat dua matahari kembar yang akan menimbulkan konflik dikemudian harinya.

"Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena riskan gesekan kepentingan dalam masyarakat,"imbuh Purnomo.

Mendapat curhat dari perwakilan AsiDeWi tersebut, Rendra Kresna mengatakan bahwa memang permasalahan lahan yang kini diproyeksikan menjadi destinasi wisata yang kini fokus jadi program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, merupakan masalah klasik.

"Saya sudah berkali-kali koordinasi tentang hal ini, tapi masih buntu. Solusi masih belum didapatkan. Ini terjadi juga diberbagai daerah lainnya,"kata Rendra.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Adanya tarik ulur kepentingan lahan yang kini telah menjadi destinasi wisata di berbagai wilayah Kabupaten Malang dan lahannya milik Perhutani ini, memang menjadi kendala bagi Pemerintahan Rendra dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya alam yang melimpah di wilayahnya.

Wisata pantai di wilayah selatan dengan keelokan dan keindahan deretan pantainya yang tidak kalah dengan wisata pantai di nusantara, misalnya, karena kendala tersebut menjadi belum optimal di gali dan dikembangkan.

Bahkan, pendapatan dari berbagai wilayah wisata tersebut akhirnya juga tidak maksimal masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

"Perhutani tidak pernah menginformasikan dan menjelaskan hal tersebut kepada Pemerintahan Kabupaten Malang,"ujar Made Arya Wedanthara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang.

Dari audiensi tersebut, Rendra menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera dituntaskan agar program optimalisasi Pemerintah dalam kepariwisataan tidak berjalan ditempat.

"Kita buat aksi, silahkan seluruh pemerintah desa yang mengelola wisata di lahan perhutani untuk membuat pernyataan dan bertanda tangan atas masalah ini. Nanti saya fasilitasi pernyataan tersebut untuk sampai kepada Presiden,"ujarnya.

Dia juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai bupati di daerah lain yang memiliki persoalan sama dengan Kabupaten Malang.

"Saya nanti juga koordinasi dengan para bupati lain untuk mengirim surat tersebut kepada Presiden,"pungkas Rendra (*)

Topik
AsosiasidesaWisata Bupati MalangRendra KresnaPerhutani

Berita Lainnya

Berita

Terbaru