Ketika Jaringan Alfamart Injak-injak Perda Kota Malang (6)

Satpol PP Justru Salahkan Perda Kota Malang yang Mengatur Toko Modern

May 31, 2017 15:20
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Malang, M. Yusuf (Foto : Imam Syafi'i/MalangTIMES)
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Malang, M. Yusuf (Foto : Imam Syafi'i/MalangTIMES)

MALANGTIMES – Keinginan masyarakat khususnya para pedagang tradisional untuk mendapatkan perlindungan dari Pemkot Malang agar tidak tergilas oleh toko modern yang kian tumbuh merajalela hampir di semua titik di Kota Malang tampaknya akan semakin jauh dari harapan.

Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Kota Malang tentang perindustrian dan perdagangan yang selama ini menjadi payung hukum yang mengatur pendirian toko modern justru terkesan dilemahkan keberadaannya oleh Pemkot Malang sendiri khususnya stakeholder terkait.

Selain Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang menganggap perda nomor 8/2010 khususnya Pasal 23 Ayat 2 yang memuat ketentuan jarak antar toko modern ini lemah, Satpol PP justru menilai perda ini salah sejak awal.

Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa jarak minimal antar toko modern adalah 500 meter. Namun, yang terjadi di lapangan banyak ditemukan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret yang jaraknya tidak sampai 500 meter bahkan sebagian berhimpitan seperti Alfamart dan Indomaret di Jalan Dewan Daru Kota Malang.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Malang,  M. Yusuf mengatakan Perda Nomor 8 Tahun 2010 itu ada kesalahan sejak awal khususnya terkait jarak  antar toko modern.

"Seharusnya di peraturan perundang-undangan jarak 500 meter itu antar toko modern dan pasar tradisional. Tapi yang muncul di situ jarak antar toko modern. Ini bentuk kesalahan yang dampaknya membingungkan masyarakat dan kami sebagai penegak Perda," kata Yusuf saat ditemui MalangTIMES di ruang kerjanya sembari memperlihatkan isi Perda Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, Selasa (30/5/2017).

Dia menuding kekeliruan itu terjadi saat pembahasan di DPRD Kota Malang.  Saat ini sudah diajukan perda pengganti yang sedang dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

"Tujuannya untuk merevisi Perda yang lama,  terutama terkait jarak antar toko modern itu," ungkap Yusuf.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Dengan perda  yang ada itu menurut Yusuf, Satpol PP Kota Malang tidak bisa berbuat banyak dan menindak toko modern yang melanggar ketentuan.

“Selama aturan yang ada di dalamnya masih seperti itu kami tidak bisa bertindak tegas. Setelah perda yang baru nanti selesai dan disahkan kami akan bertindak tegas terhadap semua pelanggaran yang ada,” tegasnya.

Ditambahkan, Pemkot Malang rencana akan mengganti surat Izin Toko Modern (IUTM) menjadi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

Saat ini, ketentuan yang mengatur perubahan izin itu masih sedang dibahas dan digodok oleh eksekutif dan DPRD Kota Malang.

"Untuk toko modern, sementara ini yang  bisa kami tindak adalah reklame Alfamart atau toko modern lain yang memang jelas-jelas melanggar ketentuan" pungkas Yusuf.

Topik
Alfamart Langgar Perdaperda kota malangjaringan toko modernPemkot MalangAlfamartIndomaretSatpol PP

Berita Lainnya

Berita

Terbaru