Ketika Jaringan Alfamart Injak-injak Perda Kota Malang  5

MALANGTIMES - Maraknya toko modern seperti Alfamart yang tidak mengindahkan peraturan yang ada memang terbukti disebabkan oleh ketidaktegasan Pemkot Malang sebagai pengatur kebijakan lokal di Kota Pendidikan ini.

Pemkot Malang beralasan tidak mengambil tindakan tegas lantaran Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2010 tentang perindustrian dan perdagangan yang salah satunya mengatur tentang toko modern masih sangat lemah dan butuh revisi.

Sikap yang hampir sama juga diambil Pemkot Malang pada era sebelum 2010, saat publik mendesak agar pemerintah segera bertindak tegas atas kian maraknya toko modern di Kota Malang.

Pemkot Malang waktu itu menggunakan alibi, tidak bisa bersikap tegas menyikapi maraknya toko modern karena tidak ada perda sebagai payung hukum.

Setelah Perda nomor 8 tahun 2010 terbit, alasan yang dipakai Pemkot tidak bisa bertindak tegas adalah  ketentuan dalam perda tersebut masih lemah dan banyak poin-poin yang ambigu alias bermakna ganda.

Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang, Iwan Rizali menjelaskan Perda Toko Modern yang mengatur penataan jarak 500 meter antar toko modern di Kota Malang ini tidak jelas.

"Perda Nomor 8 Tahun 2010 itu tidak bisa dipakai, masih lemah dan tak sesuai aturan. Karena ada dua versi yakni mengatur jarak antar toko modern dan jarak antara toko modern dan pasar tradisional," kata Iwan kepada MalangTIMES.

Perda penggantinya, lanjut Iwan, sampai sekarang ini juga belum ada kejelasannya. Informasinya perda tersebut masih digodok di Pemkot Malang.

Rencananya, perda yang baru nanti akan merevisi penataan jarak antar toko modern tersebut.

"Di perda itu tidak jelas sanksinya jika ada toko modern yang melanggar jarak yang ditentukan tersebut. Jika toko tersebut disegel maka pemerintah bisa jadi akan dituntut balik. Oleh karena itu, kami sangat menunggu hasil revisi perda tersebut," tuturnya.

Ditambahkan, perda tersebut secara teknis melekat pada Dinas Perdagangan Kota Malang. Sebab dinas tersebut yang memberikan rekomendasi serta memberikan sanksi apabila ada usaha tidak mengantongi izin.

"Sampai sekarang kami masih belum ada konfirmasi dari dinas tersebut terkait perkembangan peraturan toko modern," tegasnya.

Dia membeberkan untuk mendirikan toko modern ada sejumlah dokumen penting yang harus dipenuhi tidak hanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) semata.

Toko modern harus memiliki studi kelayakan,  Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan dan mendapat persetujuan dari pelaku usaha kecil di lingkungan dengan radius  50 meter  sebagai persyaratan izin gangguan (HO).

Disinggung terkait, fakta di lapangan adanya Indomaret dan Alfamart yang jaraknya bersebelahan di Jalan Bunga Cengkeh dan Jalan Dewandaru ia hanya berkomentar singkat, "Kalau Indomaret itu sudah lama berdiri dan izinnya sudah jelas. Tapi Alfamart ini bangunan baru izinnya sudah ada tapi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) masih dalam proses," tegas Iwan.

IUTM itu menjadi persyaratan wajib yang harus diurus jika ada pengusaha yang ingin membuka toko modern.