MALANGTIMES - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur, pekan depan bakal melaksanakan pelebaran dua jalur di ruas jalan sepanjang 1,8 kilometer mulai Jalan Borobudur sampai Jalan Soekarno Hatta.

Pemprov Jatim sendiri akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pembangunan jalan yang diproyeksikan rampung tujuh bulan ke depan ini.

Demikian disampaikan perwakilan Dinas Bina Marga Provinsi Jatim, M. Amirullah yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Ir Hadi Santoso dan Kepala UPT Bina Marga Provinsi Jatim, Bambang Effi ketika menghadiri sosialisasi pelaksanaan pelebaran jalan ruas Borobudur-Soekarno Hatta di Kantor Aula Kelurahan Mojolangu, Senin (29/5/2017).

Perwakilan dari Bina Marga Provinsi Jatim, M. Amirullah menjelaskan pelebaran ruas jalan di Soekarno Hatta-Borobudur akan digarap dengan kontraktor minggu ini dengan menghabiskan pagu anggaran APBD I sekitar Rp 20 miliar dan pagu penawaran kontrak sekitar 15,8 miliar.

"Sudah kontrak pada mulai 26 Mei 2017 dan perjanjian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 29 Mei 2017 dan berakhir masa kontrak pada 24 Desember mendatang," kata Amirullah kepada MalangTIMES yang peserta sosialisasi dari ratusan warga Mojolangu yang tanahnya terkena imbas pelebaran jalan tersebut.

 Secara teknis pelebaran ruas Jalan Soekarno Hatta-Borobudur ini akan dilakukan dengan membuat dua jalur searah dengan pembatas jalan (median) yang akan dibangun taman dan sisi tepinjalan diperlebar.

"Rencana pelebaran jalan 17 meter terdiri dari 1 meter median, 7 meter jalan dua sisi, dan 1 meter saluran air dua sisi jalan. Panjang jalan pelebaran sekitar 1,8 kilometer," terangnya.

Dia mengungkapkan agar proses pengerjaan jalan tidak mengganggu aktivitas warga sekitar maka kemungkinan besar proses pengerjaannya dilakukan malam hari.

"Kami akan  mengerjakannya sekitar 85 persen proyek ini pada malam hari mengantisipasi kemacetan.  Kita juga  tetap memanfaatkan jalur utama bagi pengguna jalan, karena letak pelebaran jalan masuk dalam kewenangan Provinsi Jarim," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Ir Hadi Santoso menerangkan pihaknya dalam proyek ini hanya berperan sebagai fasilitator.

"Kami sangat senang kalau jalannya diperlebar otomatis kemacetan di Kota Malang semakin berkurang. Kami berharap ke depan pelebaran jalan dapat dirasakan banyak orang dan bermanfat untuk  jangka panjang bagi Kota Malang," ujar pria akrab disapa Soni tersebut.