Delapan perwakilan warga Desa Bocek Kecamatan Karangploso saat menunggu di Kejaksaan Negeri Kepanjen, menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp. 69 juta tahun 2015. (Langit)
Delapan perwakilan warga Desa Bocek Kecamatan Karangploso saat menunggu di Kejaksaan Negeri Kepanjen, menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp. 69 juta tahun 2015. (Langit)

MALANGTIMESĀ - Warga Desa Bocek Kecamatan Karangploso kembali datangi Kejaksaan Negeri Kepanjen dalam upaya menanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2015 yang dilakukan oleh kepala desanya.

Kedatangan delapan warga Desa Bocek tersebut didasarkan pada dugaan kasus korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 senilai Rp. 69 juta dalam kegiatan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan.

"Kasus ini cukup lama tapi kami tidak pernah mengetahui perkembangannya. Karena itu kami datangi lagi kejaksaan," kata Sahyudi, Rabu (03/05) saat berada di Kejaksaan Negeri Kepanjen.

Dugaan kerugian uang negara senilai Rp. 69 juta yang disampaikan Sahyudi beserta perwakilan warga Bocek didasarkan kepada hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Malang.Ā 

Selain itu dari hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksinkronan antara Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

"Jadi dasarnya kuat, bukan sekedar tuduhan atau apalah namanya," imbuh Sahyudi yang ditemui oleh Jampidsus dan Kasintel di ruang kerjanya.

Dari hasil pertemuan tertutup antara perwakilan warga Desa Bocek dengan pihak kejaksaan tersebut, Sahyudi menyampaikan agar hal ini ditanyakan ke pihak kepolisian. "Rekomendasinya seperti itu. Kita pasti akan ke sana untuk mempertanyakan kasus ini yang harusnya sudah sampai gelar perkara," ujar Sahyudi.

Data dugaan korupsi senilai Rp. 69 juta yang oleh warga telah dianggap kuat berbanding terbalik dengan perkembangan kasus yang dinilai sangat lamban. Hal ini membuat warga merasa kecewa dan akan terus mengawal permasalahan ini sampai ada keputusan hukum tetap.

"Kita kecewa tentunya, oleh karena itu setelah dari sini (kejaksaan, red) kami juga akan datangi Polres Malang secepatnya," ujar Sahyudi yang didaulat sebagai juru bicara perwakilan warga.

Proses dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang memang menjadi perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan di wilayah yang dipimpin oleh Rendra Kresna ini.

Seperti yang telah diberitakan dalam beberapa bulan lalu oleh MALANGTIMES, dugaan korupsi DD yang dilaporkan oleh warga, baik ke Inspektorat Kabupaten Malang, kepolisian dan kejaksaan sekitar 16 laporan.