Wakil Wali Kota Malang Sutiaji melakukan penandatanganan sebagai bentuk dukungan dan komitmen antara pemerintah dengan pers media di halaman depan Balai Kota Malang. (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)
Wakil Wali Kota Malang Sutiaji melakukan penandatanganan sebagai bentuk dukungan dan komitmen antara pemerintah dengan pers media di halaman depan Balai Kota Malang. (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Wakil Wali Kota (Wawali) Malang Sutiaji menilai media atau pers tetap berperan sebagai pengawal demokrasi dan kedaulatan rakyat seutuhnya.

Hal itu disampaikan ketika Sutiaji  menemui puluhan awak media yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Malang Raya. Saat itu para wartawan melakukan aksi damai dalam memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day) di halaman  Balai Kota Malang, Rabu (3/5/207).

Sebelum menemui wawali,  para jurnalis dari media elektronik dan cetak berkumpul dan berorasi di Jalan Sultan Agung, Jalan Kertanegara, Jalan Tugu, hingga  Balai Kota Malang. 

Usai melakukan orasi di Balai Kota Malang, Sutiaji langsung menghampiri para jurnalis. Menurut dia,  dalam  peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menilai bahwa peran media sangat penting bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Kami sangat mendukung aksi dari para media. Bahwa pers dan jurnalis di sini adalah teman kita. Segala informasi pemerintahan semuanya sudah tersaji melalui media," kata Sutiaji di hadapan awak media.

Disinggung kerap terjadinyakekerasan terhadap jurnalis, Sutiaji mengatakan kasus itu sangat memprihatinkan. Dia mewnyatakan bahwa kekerasan terjadi karena lemahnya penegakan humum.

"Kami tidak ingin ada lagi kekerasan terhadap jurnalis baik fisik maupun nonfisik. Kalau terjadi, penegak hukum harus bertindak tegas yang berpegang pada peraturan dan undang-undang dalam menjaga kebebasan publik," ujarnya.

Sutiaji ak menginginkan ada jurnalis yang mendapat tekanan dari pemerintah terkait pemberitaan. Pasalnya, hubungan media dengan pemerintah dan masyarakat sifatnya saling ketergantungan.

"Kalau media mengkritisi pemerintahan, itu berarti mengingatkan kami di sini. Selain itu, yang dikritisi tidak bolah ada kontak fisik terhadap jurnalis. Karena itulah, media sebagai pilar demokrasi kerakyatan. Kami ingin media menyuarakan suara rakyat sesuai fakta dan kebenaran yang jelas," ujar Sutiaji bernada tegas.

Dia berpesan agar media jangan sampai ditunggangi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. "Akan merusak masa depan media tersebut," tandasnya.

Usa memberikan tanggapan dari awak media, Sutiaji melakukan penendatanganan sebagai simbol komitemen pemerintah dalam mendukung media. 

Dalam penandatanganannya, wawali  menuliskan 'Pers Tetap Pengawal Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat'. Di sisi lain para media membawa banner bertuliskan stop kekerasan jurnalis, lawan berita hoax dan premanisme.Para wartawan juga  membagikan stiker dan bunga kepada para pengguna jalan yang melintas di Bundaran Tugu Malang.

Di samping itu, berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia menjadi sorotan. Setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sepanjang 2016 terjadi 76 kasus kekerasan, dibanding 2015 sebanyak 44 kasus. 

Sementara Januari-April 2017 sebanyak 24 kasus. Kekerasan terhadap jurnalis terus terulang karena lemahnya penegakan hukum. Polisi gagal mengungkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami jurnalis. Kekerasan dikhawatirkan akan meningkat tahun depan karena bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak.

Kekerasan yang dialami jurnalis meliputi intimidasi, perampasan alat kerja, pemukulan dan menghalangi kerja jurnalistik. Pelaku kekerasan antara lain organisasi masyarakat, polisi, aparat militer dan aparatur pemerintah. 

Menghadapi situasi ini, Aliansi Jurnalis Malang Raya (AJI, IJTI, PFI, PWI dan PPMI) menuntut :

 

1. Menuntut aparat penegak hukum serius menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis.

2. Meminta badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya sesuai UU Keterbukaan Indormasi Publik.

3. Meminta setiap pihak yang dirugikan dengan pemberitaan untuk menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU pers.

4. Mengajak semua pihak untuk meneneliti, dan menyaring berita sebelum dibagi ke media social untuk menangkal berita hoax.

5. Menuntut birokrat kampus memberikan keleluasaan Lembaga Pers Kampus melakukan kerja jurnalistik.

6. Meminta semua media massa untuk menjaga independensi dan menolak intervensi ruang redaksi dari pengaruh siapapun.

7. Mengajak semua jurnalis berpedoman UU Pers, Kode Etik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam melaksanakan kerja jurnalistik. (*)