Kabid Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Soni Bachtiar, Kabid Pelayanan Non Perizinan, Setijoko, Kabid Pelayanan dan Perizinan, Iwan Rizali (dari kiri) dalam sesi tanya jawab kepada peserta (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)
Kabid Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Soni Bachtiar, Kabid Pelayanan Non Perizinan, Setijoko, Kabid Pelayanan dan Perizinan, Iwan Rizali (dari kiri) dalam sesi tanya jawab kepada peserta (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Transparansi, efisiensi dan tepat waktu menjadi hal mutlak yang harus dimiliki dalam pelaksanaan program kinerja penyelenggaraan dan pelayanan kepengurusan perijinan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kabid Pelayanan dan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang, Iwan Rizali dalam Penyuluhan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2017 di Hotel Trio Indah 2 Kota Malang yang digelar mulai 18-19  April 2017.

"Kami berusaha memberikan pelayanan mekanisme dan kemudahan kepada kebutuhan masyarakat yang hendak mengurus ijin usaha bisnis maupun bangunan secara transparan dan tepat waktu," ungkap Iwan.

Lanjut dia, dalam memberikan pemahaman kepada para pengusaha yang mendirikan ijin usaha, pihaknya kian menggencarkan informasi dan pemahaman bagaimana prosedur peraturan perijinan secara benar. 

Dia menjelaskan proses pelayanan perijinan, DPM-PTSP memiliki tim terpadu yang ahli di bidang teknis dan pengawasan terpadu. Untuk tim teknis bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan terhadap perijinan atau non perijinan.

Sedangkan, tim pengawasan terpadu melakukan pengawasan terhadap ijin perusahaan yang telah diterbitkan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan ijinnya.

"Hasil penelitian dan pemeriksaan tim teknis di lapangan merupakan rekomendasi bagi DPM-PTSP yang menentukan persetujuan perijinan, apakah perusahaan itu memenuhi persyaratan ijin atau tidak," ucapnya.

Tak hanya memberikan pemahaman pelayanan perijinan saja, pihak DPM-PTSP juga melakukan perbaikan dan peningkatan program kinerja dalam memberikan informasi kepada penerima layanan.

"Tujuannya juga juga untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus ijin sesuai standart pelayanan prosedur," tuturnya.

Kemudian, Pemerintah Kota Malang bakal mengenakan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dan penyelenggaraan bangunan.

Disamping itu, sanksi dan dendanya pertama peringatan secara tertulis, lalu pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bila peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dihiraukan maka akan dilakukan pembongkaran bangunan.

Peraturan sesuai dengan retribusi IMB Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada peserta yang dominan dari pengusaha terkait permasalahan kepengurusan perijinan usaha.