MALANGTIMES - Pengusaha yang mendirikan usaha di Kota Malang rupanya masih sedikit yang paham mengenai peraturan perijinan. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang menggelar penyuluhan penanaman modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 di Hotel Trio Indah 2 Kota Malang.

Acara yang digelar pada (18-19/4/2017) ini, diikuti puluhan pengusaha dari restoran, hotel, rumah makan, klinik kesehatan maupun perusahaan dan bisnis.

Sekretaris DPM-PTSP Kota Malang, Wulan Ragas mengatakan para pengusaha yang mendirikan usaha masih minim memahami betul jenis perijinan usaha yang dibutuhkan untuk bisnisnya. 

"Sosialisasi ini bertujuan untuk menyadarkan pengusaha agar memahami peraturan perijinan usahanya, agar tak ada penyalahgunaan ijin usahanya serta lebih tertib dan tidak melanggar aturan," kata Wulan kepada MalangTIMES usai acara tersebut.

Wulan melihat bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada banyaknya jenis ijin usaha yang ada di Kota Malang, mereka menyalahi aturan ijin di beberapa kasus seperti penempatan reklame yang salah strategi dalam menjalankan bisnisnya secara legal.

"Kita sekarang memberikan pengarahan dan pelayanan prosedur perijinan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari DPM-PTSP. Bahkan pelayanan dan kemudahan dalam kepengurusan perijinan kepada masyarakat di Kantor DPM-PTSP hingga tingkat kecamatan," ungkap perempuan asal Probolinggo tersebut.

Hal senada diungkapkan, Kabid Pelayanan Non Perizinan DPM-PTSP Kota Malang, Setijoko yang menyampaikan bahwa ijin mendirikan kegiatan usaha meliputi badan usaha, tempat usaha dan produk usaha.

Dia menjelaskan kegiatan badan usaha wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perluasan industri, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 

Kemudian, pengusaha juga wajib mengurus perijinan tempat usahanya meliputi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO). Untuk produk usahanya, lanjut Setijoko produknya harus ber-SNI, memiliki sertifikat halal dan kelayakan sehat dari produk tersebut.

"Adanya daftar perusahaan itu sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat," ujarnya.