Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi (Nana)
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi (Nana)

MALANGTIMES - Terus bergulirnya kasus korupsi E-KTP (KTP elektronik) di Jakarta yang mencokok para pejabat, pengusaha, dan politisi ternyata berimbas ke daerah. Yakni kosongnya blanko E-KTP.

Kosongnya blangko E-KTP selama tahun 2016 di berbagai kabupaten dan Kota telah membuat kebutuhan dasar warga terhadap identitas diri menjadi terganggu sampai saat ini.

Di Kabupaten Malang kebutuhan blangko E-KTP yang sampai saat ini ditambal dengan Surat Keterangan (Suket) E-KTP yang telah mencapai jumlah 120 ribu lembar. Namun, kebutuhan blangko E-KTP dalam mengganti suket yang ditargetkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang sekitar Juni 2017 kembali tidak bisa direalisasikan. Pasalnya, dari permintaan kebutuhan blangko E-KTP sebanyak 200 ribu keping -120 ribu untuk mengganti suket, 30 ribu bagi yang belum perekaman, dan 50 ribu untuk cadangan apabila ada perubahan-,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya menyetujui 10 ribu keping.

"Kami hanya disetujui 10 ribu keping blangko. Padahal kebutuhan yang kami target sebanyak 200 ribu keping," kata Purnadi, kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Selasa (18/04).

Purnadi juga mengatakan, ketersedian blangko masih menunggu minggu depan. "Saat ini masih ada di provinsi sebelum didistribusikan ke kabupaten dan kota di Jatim," jelasnya.

Dari informasi, jumlah blangko E-KTP di Jatim hanya dialokasikan sekitar 10 ribuan keping saja kepada kabupaten dan kota. Padahal seperti yang pernah diberitakan MALANGTIMES, Kemendagri melalui Direktur Jenderal Catatan Sipil  Zudan Arif Fakrulloh mengatakan blangko E-KTP diperkirakan siap disebar pada 20 Maret 2017 dengan jumlah 7 juta blangko. 

(Baca juga : Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Malang Targetkan 200 Ribu Blanko E-KTP, 13/03/2017).

Artinya, dengan total 514 kabupaten dan kota se-Indonesia, jumlah 7 juta blangko tersebut masih bisa memenuhi kuota daerah, khususnya Kabupaten Malang.

Purnadi tidak menyangkal bahwa kuota yang disetujui Kemendagri akan membuat target penyelesaian E-KTP terganggu.  "Tentunya kami akan menyesuaikan target tersebut dengan ketersedian blangko yang ada," ujarnya.

Dia juga menuturkan, 10 ribu blangko tersebut akan digunakan untuk mencetak E-KTP yang sudah masuk data print ready record (PRR) yang dilakukan sejak 2016 lalu. Pencetakan akan dilakukan sesuai nomor antrean yang sudah mendaftar. "Apabila pencetakan sudah selesai, warga akan dihubungi oleh nomor dispendukcapil melalui kecamatan atau kepala desa setempat," pungkas Purnadi. (*)