Abdul Halim Iskandar, Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Wabup Malang HM. Sanusi (kiri- kanan) dalam peresmian kampung wisata budaya di Bonderland Pakisaji, Kamis (13/04) (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Abdul Halim Iskandar, Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Wabup Malang HM. Sanusi (kiri- kanan) dalam peresmian kampung wisata budaya di Bonderland Pakisaji, Kamis (13/04) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Permasalahan pengembangan infrastruktur dalam mendukung optimalisasi dunia pariwisata di daerah, seringkali terganjal dengan adanya regulasi.

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Malang, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Malang Selatan yang sedang getol-getolnya memajukan dunia pariwisata sebagai bagian upaya menyejahterakan masyarakat. 

Persoalan pembebasan lahan yang dikuasai Perhutani melalui berbagai macam regulasi yang menaunginya, semisal Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ternyata menimbulkan efek berkelanjutan. Jalan Lingkar Selatan (JLS), pembangunan Pelabuhan Nusantara di wilayah Pantai Tamban di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumawe danpPembangunan Bandara Purboyo di Kecamatan Bantur terganjal.

Kondisi ini akhirnya memunculkan istilah "Negara dalam Negara", seperti yang dilontarkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang juga Bakal Calon Gubernur Jatim ini.

Menurut Abdul Halim Iskandar, permasalahan pembangunan infrastruktur yang lahannya dikuasai oleh Perhutani, memang menjadi ganjalan yang bukan saja dialami oleh Kabupaten Malang saja tetapi di daerah lainnya.

"Ini memang permasalahan klasik yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan," kata Halim, Kamis (13/04) kepada MALANGTIMES setelah acara Peresmian Kampung Wisata Budaya di Bonderland, Pakisaji.

Halim menyampaikan kondisi ini telah lama juga jadi pembahasan di tingkat Provinsi Jatim. "Ini sudah kita bahas beberapa kali, bahkan saya percaya beberapa kepala daerah juga sudah berusaha dalam memecahkan permasalahan ini," imbuhnya.

Kendala yang membuat berbagai pihak, baik tingkat provinsi maupun daerah, selalu gagal dikarenakan regulasi Undang-Undang  (UU) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang- undang ini dianggap membatasi laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang akan membuka akses pada berbagai peningkatan potensi masyarakat.

Misal, Pemkab Malang dalam menyelesaikan proyek JLS harus mengeluarkan Rp 13,8 Miliar dari APBD-nya untuk tukar guling lahan yang kena proyek JLS. Ini pun masih belum terselesaikan tuntas seluruh rencana pengembangan wilayah Malang Selatan ini.

"Satu-satunya jalan, ubah regulasinya dan sesuaikan dengan kebutuhan serta regulasi di tingkat daerah mengenai RTRW," tukas Halim. Tanpa adanya perubahan dalam regulasi maka adagium 'Negara dalam Negara' akan terus berjalan dan menghambat proses pembangunan yang telah direncanakan oleh daerah.

Permasalahan mengenai UU No. 41 Tahun 1999, juga mencuat di kalangan akademisi yang meminta pemerintah untuk melakukan revisi yang bukan sekedar pergantian pasal per pasal tetapi secara total.

Hal ini didasari bahwa UU Kehutanan sudah tidak bisa menampung kebutuhan zaman yang selama ini dikuasai secara koorporasi. 

Dilansir dari situs Universitas Gajah Mada (12/04) pengelolaan hutan seharusnya dilaksanakan dengan basis ekosistem yang memfungsikan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat.