Awas, Kades Rentan Terjerat Kasus Hukum

MALANGTIMES - Satu persatu Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Malang diperiksa dan jadi pesakitan gara-gara melakukan penyalahgunaan jabatan dan pengelolaan Dana Desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

Dari catatan Malang Corruption Wach (MCW) dalam kurun waktu 2012–2015, sudah 7 kepala desa di Kabupaten Malang yang berurusan dengan penegak hukum dan saat ini sudah divonis. 

Di tahun 2016 kembali beberapa penyelenggara Pemerintahan Desa berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan. Tercatat ada 16 kasus yang sudah berketetapan hukum tetap. Baik dalam pengelolaan DD maupun Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di berbagai wilayah Kabupaten Malang.

Di tahun 2017, menurut data dari Inspektorat Kabupaten Malang, sudah delapan desa yang kini berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan. Delapan desa lainnya masih dalam pemeriksaan Inspektorat yang bisa juga dimungkinkan akan kembali berurusan dengan perangkat hukum yang ada.

Berbagai modus Pemdes yang akhirnya berurusan dengan aparat hukum, cukup beragam. Misal, dalam pengelolaan DD terjadinya maladministrasi dan malanggaran, baik dalam pencatatan sampai pada kegiatan. 

Tanda tangan palsu juga menjadi bagian yang akhirnya berujung pada urusan hukum, seperti yang terjadi di Desa Klepu Sumawe maupun Bocek Karangploso.

Rentannya Kepala Desa (Kades) terjerat kasus hukum dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam pengelolaan DD yang kini sudah berjalan 2 tahun lebih (2015-2017) memantik rasa prihatin berbagai pihak.

Komisi A DPRD Kabupaten Malang yang membidani Urusan Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan, menyatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam permasalahan tersebut.

"Kades yang kini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memang cukup rentan tanpa adanya pemahaman mengenai teknis regulasi yang ada," kata Zia'ul Haq, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Selasa (28/03).

Dia juga mengatakan tanpa adanya penguatan dalam hal tersebut, bisa membuat Kades terjerumus dalam masalah hukum. "Saat ketidaktahuan dalam pengelolaan DD telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan ternyata salah. Dia akan terjerat dalam masalah hukum," lanjutnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengimbau kepada masyarakat di desa untuk tidak dengan mudah melaporkan urusan pengelolaan DD ke kepolisian dan kejaksaan. "Selesaikan dulu di desa atau kecamatan. Dasarnya azas praduga tak bersalah dan musyawarah," katanya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Inspektur Kabupaten Malang yang juga mengimbau agar permasalahan diselesaikan dulu di bawah. "Kalau memang benar-benar sudah terbukti ranahnya korupsi silakan lapor,"nkata Tridiyah Maistuti.

Tridiyah juga menyampaikan bahwa bisa saja ada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan yang bersebrangan dengan Kades yang membuat permasalahan DD ini semakin banyak dilaporkan.

"Azas praduga tak bersalah mari kita junjung. Kita dari Inspektorat akan selalu mengawasi hal tersebut," ujarnya kepada MALANGTIMES.

MCW juga memberikan beberapa catatan dalam maraknya Kades yang kini terseret masalah hukum. Tidak adanya keterbukaan informasi bersifat publik oleh Pemdes, misal Perdes APBDesa maupun pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan kepada msyarakat, menurut MCW adalah sumber dari berbagai masalah ini.

"Ditambah dengan mandulnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas. Saat ini terjadi warga akhirnya lari ke polisi dan kejaksaan," kata Fachrudin, Koordinator Badan Kerja MCW.

Top