Angggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara saat menghadiri Dialog Terbuka 'Pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa' di Ijen Suites, Kota Malang, Sabtu (4/3/2017). (Imam Syafii/MalangTIMES)
Angggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara saat menghadiri Dialog Terbuka 'Pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa' di Ijen Suites, Kota Malang, Sabtu (4/3/2017). (Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tegas mewanti-wanti kepala desa (kades) agar tidak menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Mereka yang terbukti memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi akan ditindak secara tegas sesuai prosedur hukum.

Angggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan kepala desa wajib memahami jenis kebutuhan program di wilayahnya. 

"Tahun ini desa harus mengerjakan apa kades harus paham. Jangan sampai dana desa tidak dimanfaatkan untuk pengembangan desa, justru dipakai untuk memperkaya diri oleh kades," katanya.

Termasuk dalam kategori kepentingan pribadi, jelas Moermahadi, dana desa hanya dipakai untuk mempercantik kantor desanya saja, sementara pembangunan infrastruktur dan program sosial sama sekali tak tersentuh.

"Kalau kami menemukan dana desa disalahgunakan, BPK akan menindak tegas yang bersangkutan," tegasnya.

Disinggung apakah di wilayah lain ada penyelewengan dan menyalahi aturan penggunaan dana desa, ia menceritakan memang ada beberapa desa di sejumlah provinsi di Indonesia yang terindikasi menyalahgunakan dana yang dipercayakan pemerintah pusat tersebut. 

"Secara nasional saat BPK mengawasi dan memantau penyaluran dana desa ada beberapa wilayah yang nakal. Maksudnya kepala desa menyalahgunakan dananya untuk kepentingan tertentu yang hasil pelaporannya tidak jelas," paparnya.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Dia berharap kejadian yang sama tidak terulang di wilayah lain, terutama di Kabupaten Malang.

Karena itu, sosialisasi ini sangat penting bagi kepala desa agar dana desa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

"Sekretaris desa harus bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Karena sumber pendapatan asli desa diambil dari 10 persen alokasi APBN, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota, dan Alokasi Dana Desa," tuturnya.

Selain itu, pengelolaan dana desa harus bersifat transparan, partisipatif, tertib, dan akuntabel.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa meliputi kebutuhan dasar seperti posyandu, PAUD, Polindes, Poskesdes.

Termasuk di dalamnya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan desa, irigasi air bersih skala desa, dan pengelolaan sampah.