Angggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara saat menghadiri Dialog Terbuka 'Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa' di Ijen Suites, Kota Malang, Sabtu (4/3/2017). (Foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)
Angggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara saat menghadiri Dialog Terbuka 'Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa' di Ijen Suites, Kota Malang, Sabtu (4/3/2017). (Foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi ketat pelaporan pertanggungjawaban penyaluran dana desa di masing-masing kota/ kabupaten di Indonesia.

Angggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan penyaluran dana desa terpenting ada dua pokok yang menjadi pengawasan dari BPK.

"Pertama pertanggungjawaban pelaporan penyaluran dana desa apa saja. Kedua pelaporan keuangan dan realisasi anggaran sudah tepat sasaran atau belum. Kedua pokok itu yang paling penting menjadi pengawasan dari BPK," kata Moermahadi usai Dialog Terbuka 'Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa' di Ijen Suites, Kota Malang. Sabtu, (4/3/2017).

Menurutnya pengawasan penyaluran dana desa, pihak BPK mengalami kendala daru jumlah anggota pemeriksanya. Dia mencatat tim pemeriksa BPK di Propinsi Jawa Timur tak sebanding dengan banyaknya jumlah desa di kota/kabupaten di Jatim.

"Jumlah tim pemeriksa BPK di Jatim sekitar 160 orang saja. Tidak mungkin mereka semua memeriksa secara bersamaan. Kita upayakan pengawasan secara berkala, agar tak ada penyelewengan dana desa," tegasnya.

Dia menilai penyaluran dana desa di Kabupaten Malamg tidak semuanya anggaran dananya dari APBN saja. Dananya juga dari APBD Kabupaten Malang yang potensinya sangat besar.

"Jadi anggaran dana desa di Kabupaten Malang sangat besar sekitar Rp 1 miliar. Kalau skala nasional dana desa sekitar Rp 700 juta. Dana desa di sini sangat besar sekali untuk mendukung pembangunan desa," jelasnya.

Lanjut dia, dalam pengelolaan dana desa itu kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa. Sehingga merekalah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa. 

"Pelaksanaan APBDesa mengikuti alur APBD kabupaten/kota, yaitu diawali dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember setiap tahunnya. Dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan BPK," ungkapnya.