Bupati Malang: Total Keuangan Desa di Kabupaten Malang Meningkat 15,9 Persen

Mar 04, 2017 14:52
Bupati Malang, Rendra Kresna saat memaparkan Dialog Terbuka 'Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa' di Ijen Suites, Kota Malang Sabtu (4/3/2017). (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)
Bupati Malang, Rendra Kresna saat memaparkan Dialog Terbuka 'Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa' di Ijen Suites, Kota Malang Sabtu (4/3/2017). (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang, Rendra Kresna menyampaikan total keuangan 278 desa di Kabupaten Malang tahun ini meningkat 15,9 persen. Dari yang sebelumnya Rp 440 miliar di tahun 2016, tahun ini mencapai Rp 510 miliar.

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Hal itu disampaikan saat ia memaparkan materi Dialog Terbuka 'Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa' di Ijen Suites, Kota Malang. Sabtu, (4/3/2017).

Rendra mengatakan dalam pengelolaan keuangan desa setiap desa berhak dan wajib mendapatkan uang dan barang dalam melaksanakan pembangunan dan perencanaan kegiatan desa.

"Kami ingin keuangan desa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing desa, khususnya di Kabupaten Malang," kata pria kerab disapa Bung Rendra tersebut.

Dia menerangkan dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke APBD Kabupaten Malang dan diteruskan ke masing-masing desa dapat berjalan secara merata dan tepat sasaran. 

"Kabupaten Malang memiliki 378 desa dengan statistik keuangan dana desa tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya," ungkap pria nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Malang tersebut.

Tercatat total keuangan desa di Kabupaten Malang tahun 2017 meningkat 15,9 persen. Dana tersebut diambil dari pendapatan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

"Pendapatan dana desa meningkat sekitar 27,4 persen. Dimana dana desa tahun 2016 yang semula Rp 245 miliar, tahun ini menjadi Rp 312 miliar. Lalu, alokasi dana desa tahun lalu Rp 183 miliar, tahun ini menjadi Rp 184 miliar meningkat 0,8 persen," ucap pria ramah tersebut.

Kemudian, pendapatan bagi hasil pajak daerah tahun 2016 Rp 9,4 miliar tahun 2017 menjadi Rp 10,3 miliar juga ada peningkatan sekitar 9,37 persen. Sedangkan, pendapatan bagi hasil retribusi daerah tahun lalu dari Rp 2,4 miliar, tahun ini menjadi Rp 2,6 miliar meningkat 10,3 persen.

"Jadi total keseluruhan keuangan desa di Kabupaten Malang dari keempat item itu, tahun 2016 Rp 440 miliar dan tahun 2017 Rp 510 miliar ada peningkatan 16 persen," paparnya.

Dia menerangkan peran sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 115 tentang desa, Pemerintah Kabupaten Malang wajib mengetahui, mengawasi dan melakukan evaluasi bagaimana penyusunan peraturan desa. Serta melaksanakan fasilitas penyelenggaraan dan pembiayaan pemerintah desa.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Angggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, Anggota Komisi XI DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, Kepala BPK perwakilan Jatim, Novian Hero Dwiyanto, Sekda Kabupaten Malang, Abdul Malik, dan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji dan ratusan perwakilan desa, lurah dan camat di Kabupaten Malang

Topik
pengelolaan dana desaAPBD KabupatenMalang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru