Sikapi Laporan Penyelewengan Dana Desa, Inspektorat Minta Junjung Azas Praduga Tak Bersalah

Feb 09, 2017 16:17
Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti menyatakan untuk menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah berkenaan dengan adanya pelaporan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD), di acara Hari Pers Nasional Disdik kab. Malang, Kamis (9/2/2017)
Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti menyatakan untuk menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah berkenaan dengan adanya pelaporan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD), di acara Hari Pers Nasional Disdik kab. Malang, Kamis (9/2/2017)

MALANGTIMES - Proses pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang telah bergulir sejak tahun 2015 sampai sekarang di Kabupaten Malang memiliki dua sisi mata uang bagi Pemerintah Desa (Pemdes).

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Satu sisi berdampak terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, di sisi lain menjadi 'alat' bagi kepentingan kelompok maupun pribadi dengan mengatasnamakan masyarakat. Ujung-ujungnya adalah demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Dengan kondisi tersebut, azas praduga tak bersalah wajib dijunjung oleh seluruh elemen, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum.

"Wajib kita kedepankan azas praduga tak bersalah ini dalam menyikapi berbagai laporan dugaan penyelewengan oleh Pemdes yang dilaporkan warganya,"kata Tridiyah Maistuti, Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang kepada MALANGTIMES, Kamis (9/2/2017) saat ditemui dalam acara Hari Pers Nasional di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malang ini juga menyampaikan banyaknya laporan warga ke kepolisian maupun kepada inspektorat terhadap dugaan penyelewengan DD wajib disikapi dengan hati-hati oleh seluruh elemen masyarakat.

"Kita lihat dulu laporan tersebut masuknya dalam kategori apa. Apa masalah administrasi, pemborosan keuangan desa atau penyalahgunaan DD yang membuat kerugian dana negara,"ujarnya yang juga mengakui bahwa sampai saat ini memang sudah ada laporan warga kepada Polres Malang dan Inspektorat kab. Malang.

"Ada sebanyak 14 desa yang tersebar di beberapa kecamatan yang secara resmi laporannya sudah masuk ke kepolisian,"kata Tridiyah yang kembali menegaskan azas praduga tak bersalah wajib dikedepankan dalam masalah ini.

Dia menyatakan bisa saja laporan tersebut didasari dengan adanya konflik sosial, politik dan pribadi terhadap pemdes yang kini menjabat. Atau memang benar-benar karena ada dugaan penyalahgunaan DD oleh Pemdes.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

"Kita akan menelaahnya secara mendalam dan terus berkoordinasi dengan kepolisian tentang hal ini. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,"ujar Tridiyah sambil menyampaikan juga adanya kemungkinan laporan tersebut dilandasu kepentingan politik yang kental dalam suasana menjelang Pilkades Serentak.

Pemeriksaan administrasi pengelolaan DD khususnya bagi 14 desa, masih menurut Tridiyah, sebelum ditangani oleh Polres Malang, akan dilakukan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Malang.

"Ada jangka waktu 60 hari bagi kami untuk memeriksanya sebelum masuk ke kepolisian,"imbuhnya.

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Malang selama awal tahun sampai sekarang terhadap sebagian desa dari 14 desa yang tersebar di kecamatan Dampit, Wajak, Bululawang, Tajinan, Karangploso yang diduga terjadi penyelewengan DD, hasilnya adalah kesalahan administrasi atau maladministrasi.

"Sebagian desa hasilnya seperti itu, jadi masih belum masuk pada tindak pidana. Maka pendekatannya bersifat administrasi,"kata Tridiyah yang belum bersedia menyebutkan nama-nama desa yang dilaporkan warganya kepada Polres Malang.

Topik
pengelolaan dana desaPemerintah Desa

Berita Lainnya

Berita

Terbaru