Temuan DPRD Kabupaten Malang, Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Didominasi Perangkat

Feb 06, 2017 14:47
Didik Gatot Subroto, Anggota Komisi A DPRD Kab. Malang saat menyampaikan temuan pengelolaan Dana Desa di Balai Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen, Senin (6/2/2017) (Nana/MALANGTIMES)
Didik Gatot Subroto, Anggota Komisi A DPRD Kab. Malang saat menyampaikan temuan pengelolaan Dana Desa di Balai Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen, Senin (6/2/2017) (Nana/MALANGTIMES)

MALANGTIMES - Monitoring yang dilakukan oleh Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Malang dalam pengelolaan Dana Desa (DD) menemukan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa masih didominasi perangkat.

Baca Juga : Selamat !! Satu Pasien Positif Corona di Lumajang Dinyatakan Sembuh

Hal ini disampaikan oleh Didik Gatot Subroto, Anggota Komisi A saat melakukan monitoring di desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen, Senin (6/2/2017).

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh desa di Kabupaten Malang. "Ini yang terus kita temukan selama melakukan monitoring di desa-desa. TPK dikuasai oleh perangkat desa bukan masyarakat,"ujar Didik kepada MALANGTIMES.

Dia juga menyampaikan kepada seluruh perangkat desa beserta tokoh masyarakat yang hadir di Balai Desa Panggungrejo, seharusnya TPK diserahkan kepada masyarakat terutama yang berada di lokasi pembangunan atau kegiatan.

"Serahkan kepada mereka sehingga akan muncul rasa memiliki atas hasil bangunan yang dilaksanakan,"tegasnya yang juga mengatakan kalau pun perangkat ikut dalam susunan TPK, maka dimasukkan sebagai anggota saja.

Harapan adanya partisipasi langsung dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Pembangunan manusia seutuhnya, baru pembangunan lainnya,"lanjut Politisi dari PDI-P ini.

Selain temuan tentang didominasinya TPK oleh perangkat desa, Didik juga menyampaikan bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan khususnya pembayaran tenaga tukang wajib diadministrasikan secara baik dan benar.

"Temuan kita juga selalu tentang daftar penerima upah tenaga kerja banyak yang tidak ada. Kalaupun ada biasanya tandatangan penerima dipastikan palsu,"ungkapnya yang juga mengingatkan saat ada audit dari pihak eksternal pasti jadi temuan.

Dalam penyampaian temuan tersebut, Didik yang pernah menjadi Kepala desa bertahun-tahun ini juga menceritakan tentang tumbal yang akhirnya membuat desa menerima DD setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga : 10 Daerah Resmi Dapat Persetujuan Terapkan PSBB

Dia menyampaikan bahwa dalam proses mengawal Rancangan UU Desa selama 15 tahun, sampai jatuh korban jiwa.

"Tiga orang meninggal saat mengawalnya. Oleh karena itu, desa sekarang wajib melanjutkan secara baik dan benar pelaksanaan UU Desa ini,"katanya yang juga membandingkan perolehan dana desa saat ini setiap tahunnya bisa mengalahkan anggaran di salah satu dinas Pemkab Malang.

"Ada dinas yang anggarannya cuma Rp. 600 juta sampai Rp. 800 juta setahun. Bandingkan dengan desa yang kini rata-rata dapat dana Rp. 1,3 miliar,"ungkap Didik.

Dikesempatan lain, Kepala Desa Panggungrejo Edy Isnomo menanggapi temuan Dewan tersebut sebagai bagian pembelajaran bagi desanya.

"Kita coba aplikasikan di tahun ini. Mengenai temuan TPK didominasi perangkat karena setahu kita aturannya seperti itu,"kata Kades yang akan mengikuti Pilihan Kades Serentak di bulan April 2017 ini.

Dia menyatakan bahwa tim pelaksana dipegang oleh Kepala Seksi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

"Tetapi kami akan mengikuti petunjuk dari Dewan yang hadir pada hari ini,"pungkasnya.

Topik
DPRD Kabupaten Malangtim pelaksana kegiatanpengelolaan dana desa

Berita Lainnya

Berita

Terbaru