Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji (dua dari kiri) menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/1/2017). (foto : Humas Pemkot Malang for MalamgTIMES)
Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji (dua dari kiri) menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/1/2017). (foto : Humas Pemkot Malang for MalamgTIMES)

MALANGTIMES – Bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada hari Selasa (31/01) telah dilaksanakan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2016 untuk Kabupaten / Kota Regional Ii Wilayah Kalimantan, Bali, NTB, Lampung dan Jatim oleh Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Hadir pada kegiatan tersebut adalah Wakil Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji dengan didampingi oleh Inspektur Kota Malang, Drs. Subari, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang, Drs. Wasto, SH, MH dan Kabag Organisasi, Dwi Rahayu S.H, M.Hum.

Wakil Wali Kota Malang menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dengan predikat nilai BB (sangat baik) dari Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Prestasi ini meningkat dibanding tahun lalu yang mendapat predikat B.  

Pelaksanaan AKIP tahun 2016 di Kota Malang berdasarkan pada RPJMD Kota Malang. Kota Malang telah terbentuk Zona Integritas Kawasan Bebas Korupsi serta telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja mulai dari pejabat eselon II hingga di tatanan staf.

Komitmen dan integritas seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diapresiasi dengan diperolehnya penghargaan ini.

Atas raihan prestasi ini, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena kebersamaan kinerja, komitmen dan integritas tersebut turut mengharumkan nama Kota Malang.

“Kedepan saya berharap, agar SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di SKPD masing-masing agar memperoleh predikat A,” ujarnya.

Sementara itu di sela-sela sambutannya, Gubernur Jawa Timur, Pakdhe Karwo menyampaikan bahwa memasukkan masalah kultural di dalam proses keputusan publik atau citizen charter merupakan bentuk pelayanan publik yang prima.

Seperti halnya pada salah satu puskesmas di Blitar yang berkomitmen buka mulai jam 4 pagi dan tutup sampai jam 10 malam karena menyesuaikan warga yang dilayaninya yang sebagian besar petani.

Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta di Kabupaten/Kota juga diharapkan terus meningkatkan kinerja dan inovasinya demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur.