Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban. (Foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban. (Foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban menganggap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2016 lalu tidak tepat. Sebab menyisakan Silpa sebesar Rp 300 Miliar.

Ia pun berharap tahun ini silpa sebesar itu tidak boleh terjadi lagi. Diketahui, anggaran APBD Kota Malang untuk tahun 2017 ini sebesar Rp 1,5 triliun. Dari total tersebut dengan komposisi 52,7 persen belanja langsung untuk masyarakat, dan 47,3 persen belanja tidak langsung. Anggaran Dinas Pendidikan Rp 124 miliar turun dari tahun sebelumnya Rp 154 miliar.

Dimana silpa anggaran APBD Kota Malang sebesar Rp 300 miliar itu, dia memprediksi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) banyak anggaran yang tidak terserap. Seperti anggaran belanja pegawai yang sifatnya tidak langsung, dengan presentase sebesar 15 persen.

Menurutnya, penyerapan dana di Dinas Pendidikan sangat mudah, dan bisa langsung dinikmati masyarakat. Pemerintah mengalihkan dana sekitar Rp 6 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan ke Dinas Pendidikan. Lalu, anggaran untuk Dinas Perpustakaan mengalami penurunan yang semula Rp 5 miliar tahun ini menjadi Rp 4 miliar.

"Dewan mengkritisi anggaran APBD tahun lalu ada silpa sebesar itu, sayang sekali tidak dapat terserap anggaranya. Dana silpa itu bisa dibuat belanja langsung kepada masyarakat," kata Nanda. 

Melihat kenyataan tersebut,perempuan berhijab itu menginginkan agar anggaran selanjutnya harus digunakan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat. 

"Perencanaan yang belum terealisasi tahun lalu, harus mampu dijalankan tahun ini. Kalau tidak terlaksana artinya perencanaan itu tidak benar," tuturnya. 

Saat ini pemerintah ingin merencanakan pembangunan proyek besar seperti monorel dan Islamic Centre, serta pemugaran taman. Ia menilai proyek itu memang bagus, namun harus diimbangi dengan pemberdayaan sosial masyarakat juga. 

"Apalagi proyek-proyek pembangunan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum itu harus teliti dan jeli untuk terus dipantau. Apakah mampu proyek itu dilaksanakan dengan anggaran yang besar," paparnya. 

Kemudian, pembangunan infrastruktur indeks perkembangan manusia, pemberdayaan dan menaikkan angka kemiskinan. Rasio ketimpangan ini perlu konsentrasi yang paling utama untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang. 

"Kalau pemberdayaan masyarakat terjamin dan sejahtera, maka akan mempermudah pemerintah juga. Lebih bagus lagi pembangunan proyek infrastruktur langsung dari para investor," ujarnya.