Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban (tiga dari kiri) dan Wakil Wali Kota Malang Sutiaji (tiga dari kanan) saat menghadiri diskusi mengkaji arah APBD Tahun 2017 di Kafe Kopilogi, Kamis (18/1/2017).(foto Imam Syafii/MalangTIMES)
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban (tiga dari kiri) dan Wakil Wali Kota Malang Sutiaji (tiga dari kanan) saat menghadiri diskusi mengkaji arah APBD Tahun 2017 di Kafe Kopilogi, Kamis (18/1/2017).(foto Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sorotan terhadap gerak pembangunan Kota Malang datang dari Komisi B DPRD Kota Malang. Dalam kegiatan forum diskusi bertema 'Mengkaji Arah APBD Kota Malang Anggaran Tahun 2017" yang digelar di Kafe Kopilogi Jalan Ijen, Kamis (19/1), anggota Komisi B DPRD Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban menilai arah pembangunan Kota Malang belum jelas. 

"Kami menilai arah pembangunan distribusi APBD setiap tahunnya terlihat belum terarah dengan jelas," ujar Ya'qud di hadapan puluhan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa HMI (KAHMI).

Forum diskusi yang dihadiri Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, Presidium KAHMI Kota Malang M. Ali Safaat, dan penggiat anti-korupsi Malang Luthfi Kurniawan tersebut, Ya'qud membeberkan bahwa arah pembangunan tidak sesuai dengan bidang prioritas dan kebutuhannya.  "Kami menginginkan arah pembangunan APBD selanjutnya lebih memprioritaskan sumber daya manusia yang berkualitas," tegas dia. 

Dia meyampaikan, dari APBD Rp 1,8 triliun, penggunaan pembangunan yang dilakukan Pemkot Malang tidak hanya berkutat pada infrastruktur dan pemugaran taman. Terbukti dari total APBD itu, ada silpa sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan taman.

"Dari hal itu, anggaran silpa bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau pembangunan taman dan lainnya lebih baik menggandeng para investor. Itu lebih bagus lagi," ujar Ya'qud. (*)