Pemkot Malang Gelontor Dana Rp 2 Miliar untuk Aplikasi Informasi di SKPD

Dec 27, 2016 16:01
Wali Kota Malang, H. M. Anton. (Foto : Imam Syafii/MalangTIMES)
Wali Kota Malang, H. M. Anton. (Foto : Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota Malang menunjukkan langkah serius dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya terhadap ketersediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Tahun 2017 nanti, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat aplikasi yang memuat informasi dan kinerja dari SKPD tersebut.

Wali Kota Malang, H. M. Anton mengatakan Pemkot Malang akan benarf-benar merealisasikan konsep Smart City. Konsep ini diwujudkan salah satunya dengan menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

Salah satu contoh kebijakan konkretnya adalah masing-masing SKPD wajib memiliki layanan khusus informasi.

''Tujuannya agar masyarakat bisa secara cepat dan akurat mendapatkan informasi yang diperlukan. Semua kegiatan dinas harus berbasis teknologi. Ini era globalisasi sehingga sosialisasi program pun harus melalui digital,'' kata Abah Anton, sapaan akrab Wali Kota Malang, H M Anton.

Agar kebijakan ini tidak sekadar wacana, Pemkot Malang sudah menargetkan program pembuatan aplikasi khusus informasi digital ini selesai maksimal Juni 2017. 

''Kita ingin memberikan pelayanan informasi secara optimal. Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp 2,25 miliar untuk aplikasi ini,'' jelasnya.

Dengan aplikasi itu, dia ingin semua permasalahan tentang pokok pembangunan daerah bisa diketahui masyarakat melalui digital.

Selain itu, dirinya akan dengan mudah memantau kinerja setiap SKPD melalui aplikasi tersebut.

''Dengan aplikasi ini maka pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat akan lebih transparan. Kami ingin setiap SKPD selalu up date informasi kepada masyarakat setiap hari secara detail,'' pesan Anton.

Dengan aplikasi ini, lanjut Anton, awak media juga akan lebih mudah menggali informasi di masing-masing SKPD yang ada.

''Media langsung bisa melihat informasi tanpa bertemu langsung dengan Kepala SKPD. Jika belum mengerti tinggal ditanya saja melalui aplikasi yang ada. Semua harus bersifat online dan bisa diakses kapan saja oleh masyarakat,'' pungkasnya.

Topik
meningkatkan pelayanan publikketersediaan informasi

Berita Lainnya

Berita

Terbaru